Berita

Mahkamah Konstitusi (MK) dijadwalkan meminta keterangan empat menteri di PHPU Pilpres pada Jumat, 5 April 2024 mendatang. Keempat menteri itu adalah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan …

Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 (PHPU Pilpres) pada Rabu (03/04). Ketua Bawaslu Rahmat Bagja, menyampaikan hasil tindak lanjut laporan dugaan pelanggaran pengurangan suara Anies-Muhaimin pada Sirekap. Dalam Surat Nomor …

Komunitas Demokrasi Sumatera Selatan (Sumsel) dan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) melakukan kolaborasi pemantauan kebijakan penanganan stunting pemerintah daerah Sumsel. Menurut catatan hasil audit sosial tersebut, strategi Pemda Sumsel yang didasarkan pada konsep regulasi percepatan penurunan stunting nasional masih …

Upaya pemerintah Kota Tarakan dalam menangani eksploitasi anak menemui tantangan serius yang perlu segera diatasi. Hal tersebut diungkapkan oleh Anggota Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Kalimantan Utara, Sukma Arisa Gustina setelah melakukan pemantauan kebijakan melalui audit sosial. Menurutnya terdapat ketidakjelasan kebijakan …

Koordinator Gerakan JagaSuara 2024, Hadar Nafis Gumay menilai Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak mandiri dalam menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilu. Hal itu didasarkan banyaknya rentetan persoalan KPU pada Pemilu 2024. Hadar menyebut, KPU telah banyak melakukan pelanggaran kepemiluan yang fatal, …

Aliansi Perempuan Sulawesi Tenggara (Alpen Sultra) merekomendasikan kolaborasi lintas sektor untuk menanggulangi stunting di Sultra. Hal itu dianggap penting agar target pemerintah menurunkan angka stunting sampai 14% di tahun 2024 dapat tercapai. Rekomendasi tersebut didapat setelah kolaborasi audit sosial antara …

JagaSuara 2024 menemukan kesalahan penghitungan pilpres pada 19 ribu tempat pemungutan suara (TPS) yang menyebabkan suara pasangan calon presiden dan wakil presiden tidak sesuai C.Hasil. Dari temuan itu sebanyak 3.075 TPS telah diperbaiki, sementara 16.095 TPS sisanya belum diperbaiki. Gerakan …

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Bandar Lampung merekomendasikan dibentuknya peraturan daerah mengenai penanganan dan perlindungan hukum bagi Orang dengan HIV/AIDS (Odha). Hal itu didasarkan karena belum adanya payung hukum yang jelas bagi penyintas Odha di Lampung. Berdasarkan temuan audit sosial AJI …

Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Wilayah Jawa Tengah menilai, tingginya kasus pernikahan dini di Kabupaten Kendal beresiko melahirkan bayi stunting. Berdasarkan pemantauan audit sosial KPI Jateng pada tahun 2021 kasus pernikahan dini di Jateng mencapai 9,75%, terjadi 169 kasus di Kendal, …

Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Wilayah Kalimantan Timur berkolaborasi bersama Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) melakukan pemantauan kebijakan pemerintah daerah (Pemda) mengenai perlindungan terhadap anak dalam rangka mewujudkan kota layak anak. Hal tersebut dilakukan melalui mekanisme audit sosial untuk melihat …