The Asian Network for Free Elections (ANFREL) merilis laporan akhir pemantauan internasional untuk Pemilu Indonesia 2024. Dalam laporannya, ANFREL merekomendasikan agar ketentuan dan undang-undang terkait kualifikasi kandidat, termasuk persyaratan usia, diatur dengan rinci agar kriteria kelayakan jabatan politik memiliki kualifikasi …
Read More »Berita
MK Perintahkan PSU di Semua TPS Dapil DPRD Provinsi Gorontalo 6
Kamis (6/6), Mahkamah Konstitusi (MK) membacakan putusan atas perkara permohonan sengketa hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi No.125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang diajukan oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS). MK memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melakukan pemungutan suara ulang (PSU) …
Read More »Coklit Pilkada Akan dimulai 24 Juni hingga 24 Juli 2024
Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan melakukan pencocokan dan penelitian (Coklit) pemilih pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 mendatang. Coklit akan dilakukan dengan serentak dalam waktu satu bulan mulai 24 Juni hingga 24 Juli 2024. “Coklit akan diselenggarakan Insya Allah tanggal …
Read More »Harus Ada Larangan Tertulis Pembagian Bansos di Pilkada 2024
Pengajar Hukum Pemilu Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI), Titi Anggraini berharap ada larangan tertulis pembagian bansos di Pilkada 2024. MK memerintahkan distribusi bansos harus diatur kapan waktu dan siapa yang mendistribusikan untuk mencegah politisasi bansos. KPU dan pihak-pihak otoritas lainnya …
Read More »Putusan MA Soal Syarat Usia Cakada Ganggu Prinsip Keadilan di Pilkada
Tahapan Pilkada 2024 tengah berlangsung. Hingga 19 Agustus 2024, bakal calon perseorangan akan memenuhi persyaratan dukungan berupa dokumen dukungan dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU). Di tengah tahapan yang sedang berlangsung, Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan Putusan …
Read More »Perludem: KPU Tak Perlu Jalankan Putusan MA Soal Usia Cagub
22 April 2024, Partai Garda Republik Indonesia (Garuda) memasukkan permohonan uji materi terhadap Pasal 4 ayat (1) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat Atas PKPU Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan …
Read More »Putusan MA Dinilai Normalkan Dinasti Politik dan Tidak Demokratis
Ahli Hukum Tata Negara STH Jentera Bivitri Susanti menilai putusan MA soal batas usia calon kepala daerah dihitung saat pelantikan calon merupakan penggunaan hukum dan pengadilan dengan cara-cara culas. Dalam putusan tersebut menurutnya masalahnya bukan sekedar disintegragrasi saja, melainkan cara …
Read More »Alasan Hakim MA Soal Minimal Usia Saat Pelantikan Cagub Tak Masuk Akal
Pakar hukum tata negara, Bivitri Susanti menilai logika dari Putusan Mahkamah Agung (MA) No.23P/HUM/2024 tidak masuk akal. Para hakim seharusnya memutus putusan ini dengan menguji Pasal 4 ayat (1) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 9 Tahun 2020 …
Read More »Safenet: Dewan Media Sosial Harus Jadi Lembaga Mandiri
Selasa (28/5), Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi menyatakan bahwa pihaknya tengah mempersiapkan pembentukan dewan media sosial (DMS). Menurut Budi, dewan ini akan berfungsi untuk menyelesaikan sengketa yang ada di media sosial layaknya dewan pers. Southeast Asia Freedom …
Read More »Suara Tidak Sah di Pilpres 2024 2,49 Persen
Mencermati data rekapitulasi suara Pemilu Presiden yang dipublikasi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI melalui laman infopemilu.kpu.go.id, didapati hasil bahwa tingkat suara tidak sah pada Pemilu Presiden (Pilpres) 2024 ialah 2,49 persen dari total suara sah dan tidak sah nasional. …
Read More »