Berita

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keterbukaan Informasi menyatakan keberatan atas jawaban dari permohonan informasi publik yang ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU), Kamis (1/2). Sebelumnya, koalisi telah memasukan permohonan informasi publik mengenai uji konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan sebagai respon adanya …

Transparency International Indonesia (TII) meluncurkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) tahun 2023. Dari temuan tersebut skor IPK Indonesia stagnan, namun mengalami penurunan peringkat dari tahun sebelumnya. Indonesia menempati peringkat 115 dengan skor IPK 34 dari 180 negara yang dilibatkan dalam survei. …

Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai gelagat pemihakan Presiden Joko Widodo dalam kontestasi Pemilu 2024 akan menyebabkan Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) diwarnai konflik kepentingan dan penyalahgunaan fasilitas negara. Padahal dalam Pasal 304 dan Pasal 282 UU …

Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menyebut pernyataan Presiden Joko Widodo yang mengatakan presiden dan menteri boleh berpihak dalam pemilu sepanjang tidak menggunakan fasilitas negara jelas masuk dalam pelanggaran pemilu. Menurut Perludem hal itu berpotensi menjadi alasan pembenaran pejabat negara …

Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) menilai aktivitas bisnis tambang dibalik pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) beserta partai politik menjadi penyebab utama eksploitasi sumber daya alam dan energi di Indonesia tak terkendali. JATAM menyebut relasi bisnis tambang dalam …

Perhimpunan Indonesia untuk Buruh Migran Berdaulat (Migrant Care) menilai pelaksanaan Pemilu 2024 di luar negeri rawan terjadi kecurangan. Berdasarkan pemantauan di empat negara, yakni Malaysia, Singapura, Hong Kong, dan Taiwan, Migrant Care menemukan sejumlah permasalahan di antaranya, daerah pemilihan (dapil) …

Penyampaian Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) partai politik dinilai tidak transparan dan akuntabel. Hal itu didasarkan, masih banyaknya partai politik yang belum melengkapi seluruh formulir dan data pendukung penyampaian LADK. Padahal LADK harus memotret dengan jelas seluruh penerimaan dana kampanye, …

Koalisi Jaga Suara 2024 meluncurkan gerakan pemantauan pemilu melalui aplikasi JagaSuara2024. Upaya tersebut untuk mengawal suara pemilih pada Pemilu 2024 agar tidak mudah dicurangi. Kemunculan gerakan ini diharapkan bisa mengawasi hasil perhitungan suara pada masing-masing Tempat Pemungutan Suara (TPS) saat …

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) tidak dapat melakukan pengawasan terhadap penyampaian Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) dan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) peserta Pemilu 2024 dengan maksimal. Karena Bawaslu di seluruh tingkatan dibatasi dalam mengakses pembacaan data Laporan Dana Kampanye …

Ahli Hukum Tata Negara Sekolah Tinggi Hukum (STH) Jentera, Bivitri Susanti memandang saat ini hukum di Indonesia seringkali dijadikan alat untuk mengintimidasi masyarakat, terlebih dalam proses berjalannya pemilu. Untuk itu ia memandang pemerintah perlu menjamin netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) …