Berita

Pasal 523 Undang-Undang (UU) Pemilu membatasi objek hukum yang dapat dikenakan sanksi pidana politik uang. Tak seperti Pasal 515 yang dapat menjerat semua orang jika melakukan politik uang pada saat pemungutan suara, Pasal 523 hanya ditujukan kepada pelaksana, peserta, dan …

Selasa (26/3), pemohon perkara uji materi Undang-Undang (UU) Pemilu, yakni Perkara No.20/2019 menyerahkan kesimpulan sidang pleno yang digelar pada Senin (25/3) di gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Gambir, Jakarta Pusat. Berkas dokumen kesimpulan pemohon, yang tiga di antaranya adalah Perkumpulan untuk …

Pasal 383 ayat (2) yang memuat norma penghitungan suara harus selesai pada hari yang sama dengan hari pemungutan suara merupakan salah satu pasal yang digugat oleh Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Hadar Nafis Gumay, Feri Amsari, dan empat pemohon …

Tagar #INAelectionobserverSOS menjadi trending dunia pada Rabu (20/3). Bahkan tak hanya di Twitter, tagar ini juga berseliweran di media sosial Facebook. Tagar #INAelectionobserverSOS disertai dengan pernyataan yang menyiratkan bahwa Pemilu Indonesia 2019 tak berjalan adil dan demokratis sehingga dibutuhkan pemantau …

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengumumkan daftar kelengkapan berkas Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) yang disampaikan oleh partai politik peserta pemilu pada 10 Maret 2019.  5 partai menyerahkan LADK lengkap, sementara 11 partai lainnya tidak lengkap. 5 partai dengan berkas …

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengumumkan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan 2 (DPTHP2) Pemilu 2019 sebanyak 192.828.520 orang pada Sabtu (15/12/2018). Jumlah ini ternyata lebih banyak dari total jumlah warga negara Indonesia (WNI) yang telah merekam Kartu Tanda Penduduk (KTP) …

Dirjektur Jenderal (Dirjen) Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Dukcapil Kemendagri), Zudan Arif Fakrulloh menyampaikan bahwa dari total 192.676.863 warga negara Indonesia (WNI) yang wajib memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik, baru 188.445.040 atau sebesar 97,8 persen yang telah …

Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Arif Rahman Rakim menyampaikan bahwa besaran honor untuk Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) tak bisa dinaikkan lagi. Jika honor dinaikkan 100 ribu saja, KPU mesti mengeluarkan anggaran hampir 700 miliar rupiah. “Dengan jumlah …

Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Sirmadji mengusulkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar penghitungan lima jenis surat suara Pemilu 2019 dan pengisian C1 plano selesai pada pukul 00.00 hari pemungutan …

Keamanan sistem informasi dan teknologi (IT) yang dikelola oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjadi sorotan Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Sistem IT, terutama Sistem Informasi Penghitungan (Situng), diharapkan tangguh alias tak sering mati-hidup seperti kasus Sistem Informasi Partai …