Maret 29, 2024
iden

Berita

Perludem: Masyarakat Mesti Pantau Partai Politik yang Menolak PKPU 20/2018

Meski telah diundangkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No.20/2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan DPR Daerah (DPRD) masih mendapatkan reaksi negatif dari partai politik. Terdengar kabar bahwa dalam rapat …

Read More »

Cerdas! Begini Cara KPU Tetap Atur Larangan Mantan Napi Koruptor Jadi Caleg di PKPU

Bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), DPR Daerah (DPRD) provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah warga negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan “bukan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, atau korupsi.” Demikian bunyi pengaturan di Pasal 8 ayat …

Read More »

Bawaslu Rekomendasikan 356 Kasus Pelanggaran ASN pada Pilkada 2018 ke KASN

Mengawasi penyelenggaraan Pilkada 2018 di 171 daerah, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI telah merekomendasikan 356 kasus pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) kepada Komite Aparatur Sipil Negara (KASN). Jumlah ini meningkat drastis dari hanya 29 kasus yang ditemukan dan direkomendasikan …

Read More »

Dukungan PKPU Larangan Koruptor Nyaleg Makin Luas

Peraturan Komisi Pemilihan Umum No.20/2018 tentang Pencalonan Anggota DPR dan DPRD makin mendapat dukungan luas. Masyarakat setuju salah satu ketentuan peraturan yang melarang mantan narapidana korupsi mencalonkan sebagai anggota DPR/DPRD. “Saya mendukung penuh KPU untuk melarang mantan napi korupsi mendaftar …

Read More »

Pantauan KIPP di Pilkada Jawa Barat, Kotak Suara Dibuka Tak Sesuai Prosedur di Beberapa Daerah

Berdasarkan hasil pemantauan Komite Independen Pemantau Pemilihan (KIPP) terhadap Pilkada Jawa Barat, yakni Pemilihan Gubernur (Pilgub) dan Pemilihan Wali Kota/Bupati di 16 daerah, ditemukan kasus pembukaan kotak suara yang tak sesuai prosedur sebagaimana diatur dalam Undang-Undang (UU) No.10/2016. Kasus ini …

Read More »

Pasal 222, Coat Tail Effect, dan Kerugian Konstitusionalitas Partai-Partai Baru

Nugroho Prasetyo, pendiri organisasi masyarakat (ormas) Front Pembela Rakyat mengajukan permohonan uji materi Pasal 222 Undang-Undang (UU) No.7/2017 terhadap Pasal 6A Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 kepada Mahkamah Konstitusi (MK). Dalam pembacaan dalil-dalil permohonannya, Nugroho menekankan pada kerugian dirinya sebagai warga …

Read More »

Koalisi di Pilkada 2018 Kongruen dengan Pemilu 2019?

Direktur Eksekutif Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Philips Vermonte, menilai ada upaya dari partai politik untuk mensolidkan koalisi di tingkat nasional ke tingkat lokal. Di Pilkada Serentak 2018, tiga partai, yakni Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Keadilan …

Read More »

Banyak Serangan Hacker, Website Situng KPU Sementara Ditutup

“Karena serangan banyak masuk, maka KPU (Komisi Pemilihan Umum) mempelajari itu. Daripada nanti makin menimbulkan kegaduhan, maka website kita hold dulu,”kata Ketua KPU RI, Arief Budiman, di kompleks Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Senayan, Jakarta Selatan (2/7). KPU mengakui bahwa …

Read More »

KPU Pencalonan Anggota DPR dan DPRD Ditetapkan, Bawaslu: Tapi Belum Diundangkan

Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan Peraturan KPU (PKPU) No.20/2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan DPR Daerah (DPRD). PKPU ini, meski belum diundangkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), tetap diberlakukan bagi semua peserta pemilu …

Read More »

Titi Anggraini: Bedakan Syarat Sebagai Capres-Cawapres, Syarat Pengusulan Capres-Cawapres, dan Tata Cara Pengusulan

Pada sidang pemeriksaan pendahuluan terhadap perkara No.49 yang diajukan oleh Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, dan para ahli kepemiluan, hakim Mahkamah Konstitusi (MK), Wahiduddin Adams, mengkritisi argumentasi yang disampaikan oleh para pemohon. Menurutnya, dasar hukum …

Read More »