Badan Legislatif (Baleg) DPR RI menolak Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 70/PUU-XXII/2024 tentang syarat usia calon kepala daerah dihitung saat penetapan pasangan calon di pilkada. Baleg lebih menyepakati batas usia calon kepala daerah sesuai Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 23 …
Read More »Berita
Pengabaian Putusan MK Berpotensi Merusak Demokrasi
Sejumlah akademisi yang tergabung dalam Constitutional and Administrative Law Society (CALS) mendesak Presiden dan DPR menghentikan pembahasan Revisi UU Pilkada dan mematuhi Putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Presiden dan Koalisi Indonesia Maju Plus (KIM+) dianggap telah menghalalkan berbagai cara untuk memperoleh …
Read More »Putusan MK Ambang Batas Pilkada Menghadirkan Kontestasi Lebih Adil
Pegiat Kepemiluan Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Titi Anggraini menyebut Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 merupakan putusan progresif untuk menghadirkan kontestasi pilkada lebih adil. Melalui putusan itu, akan lebih memudahkan partai politik untuk mengusung pasangan calon dalam Pilkada Gubernur maupun Bupati/Walikota. …
Read More »KPU Harus Hormati Putusan MK untuk Selamatkan Demokrasi
The Constitutional Democracy Initiative (Consid) meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait RUU Pilkada. Consid menilai putusan MK itu menjadi angin segar bagi masyarakat di tengah kegerahan parah menyaksikan perilaku elit parpol yang tidak memedulikan suara …
Read More »Perludem Desak KPU Revisi Aturan Pencalonan Kepala Daerah Sesuai Putusan MK
Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU) segera memastikan ketentuan syarat usia dan ketentuan syarat pencalonan kepala daerah dengan merevisi Peraturan KPU tentang Pencalonan Kepala Daerah. Sebelumnya, pada Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 70/PUU/-XXII/2024, MK menegaskan …
Read More »MK Tegaskan Syarat Usia Calon Kepala Daerah Harus Dihitung Saat Pendaftaran
Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan pengubahan penentuan syarat usia minimum dalam Undang-Undang Pilkada. Ketetapan itu dituangkan dalam putusan nomor 70/PUU-XXII/2024, dalam amar putusannya MK menegaskan syarat usia calon kepala daerah dihitung sejak penetapan yang bersangkutan sebagai calon kepala daerah oleh …
Read More »MK Pangkas Syarat Ambang Batas Pilkada, Partai Politik Lebih Mudah Usung Paslon
Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian gugatan dari Partai Buruh dan Partai Gelora soal ambang batas pencalonan kepala daerah. Melalui putusan Nomor 60/PUU-XXII/2023 MK menyebut partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu dapat mendaftarkan pasangan calon kepala daerah, karena syarat …
Read More »KOBAR Somasi KPU DKI Jakarta atas Kasus Pencatutan Data Pendukung Dharma-Kun
Koalisi untuk Pilkada Bersih, Adil, dan Demokratis (KOBAR) melayangkan somasi kepada KPU DKI Jakarta atas kasus pencatutan data KTP warga Jakarta untuk dukungan Calon Gubernur Jakarta jalur perseorangan, Dharma Pongrekun-Kun Wardhana (Dharma-Kun). KOBAR mendesak agar KPUD Jakarta menindak dugaan pelanggaran …
Read More »Pencatutan Data Warga di Pilkada Langgar 4 UU Sekaligus
Pengajar Hukum Universitas Indonesia, Titi Anggraini mengatakan pencatutan data warga sebagai pendukung bakal calon perseorangan di Pilkada DK Jakarta 2024 melanggar empat undang-undang (UU), yakni UU Pilkada, UU Administrasi Kependudukan, UU Perlindungan Data Pribadi, dan UU Informasi dan Transaksi Elektronik …
Read More »Pencatutan Data Warga: Pidana Dapat Kenai Calon dan KPU
Kasus pencatutan data warga dalam proses pendaftaran jalur perseorangan di Pilkada DK Jakarta 2024 ramai di media sosial. Keluarga mantan gubernur DK Jakarta, Anies Baswedan turut menjadi korban pencatutan. Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) membuka posko aduan untuk warga yang …
Read More »