Berita

Pengajar Ilmu Hukum Universitas Indonesia, Titi Anggraini mengatakan bahwa joki panitia pemutakhiran data pemilih (pantarlih) tak dibenarkan secara hukum. Pantarlih merupakan orang yang mendapatkan mandat untuk menjalankan tugas memutakhirkan data pemilih. Pengalihan tugas kepada orang lain berpotensi membawa dampak tidak …

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI menyampaikan pihaknya menemukan 42 kasus dugaan joki panitia pemutakhiran data pemilih (pantarlih) di DKI Jakarta. Joki pantarlih juga ditemukan oleh Bawaslu Nusa Tenggara Barat (NTB) di Kabupaten Lombok Timur. Temuan ini telah dilaporkan kepada …

Pilkada Serentak 2024 akan menjadi peristiwa pergantian kekuasaan eksekutif di seluruh daerah di Indonesia. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) memprediksi potensi pelanggaran netralitas lembaga penyiaran akan lebih besar dari Pemilu Serentak 2024. Pihaknya akan mengawasi lembaga penyiaran bersama Badan Pengawas Pemilihan …

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI, Rahmat Bagja mengatakan, pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) paling banyak terjadi di media sosial, atau sebesar 40 persen. Hal tersebut dinilai terjadi lantaran kurangnya sosialisasi Surat Keputusan Bersama (SKB) Netralitas ASN, bahwa …

Peneliti Pusat Studi Konstitusi Universitas Andalas (PUSaKO UNAND), Sucy Delyarahmi menganggap partisipasi perempuan dalam pemilu sangat penting untuk memperkuat representasi dan kebijakan yang lebih inklusif. Dampak keterwakilan perempuan di parlemen dapat menghadirkan perspektif dan isu-isu yang relevan dengan perempuan dan …

Jumlah perempuan di parlemen sangat penting untuk mendorong lebih banyak kebijakan berperspektif perempuan. Angka representasi perempuan tidak cukup, tetapi representasi perempuan di parlemen harus lebih bermakna. Dengan begitu kebijakan yang mengutamakan kepentingan perempuan dan keadilan sosial akan lebih banyak terakomodasi. …

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjadwalkan pleno rekapitulasi nasional sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi (MK) di Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU) Pileg 2024 pada pekan depan. Hal itu dilakukan untuk melihat perubahan setelah proses Pemungutan Suara Ulang (PSU). Pada PHPU Pileg …

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI telah menemukan sejumlah indikasi pelanggaran netralitas aparatur sipil negara (ASN) dalam tahapan Pilkada Serentak 2024. Beberapa sekretaris daerah (sekda) dilaporkan secara aktif mendaftarkan diri kepada partai politik, guna memperoleh surat rekomendasi untuk mendaftarkan diri …

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menyebut biaya pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) Pileg DPD Sumatera Barat mencapai Rp 350 miliar. Pasalnya, PSU DPD RI di dapil Sumbar dilakukan di 17.569 TPS yang tersebar pada 19 kabupaten atau kota. Ketua Bawaslu, …

Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mencatat, pasangan calon (paslon) presiden-wakil presiden Pemilu 2024 belum menyampaikan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) secara jujur. Tidak semua paslon melaporkan biaya  yang dikeluarkan untuk menggelar kampanye rapat umum, pertemuan tatap muka, …