Berita

Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI, Herwyn Malonda meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI untuk membuka akses Sistem Informasi Logistik (Silog) di Pilkada Serentak 2024. Keterbukaan akses data Silog kepada Bawaslu akan membantu Bawaslu menyusun strategi pengawasan pengadaan dan …

Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 di 37 provinsi dan 508 kabupaten/kota memberikan sejumlah tantangan logistik. Pilkada akan dilaksanakan pada 27 November 2024, atau saat musim hujan. Jumlah pemilih potensial Pilkada pun mencapai 207,11 juta jiwa, meningkat sebanyak 3 juta jiwa dari …

The Constitutional Democracy Initiative (Consid) menyebut Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak konsisten dengan sikap hukum yang diterapkan dalam rancangan PKPU dana kampanye Pilkada 2024. Dalam Rancangan PKPU tersebut menghapus sanksi pembatalan bagi paslon yang terlambat melaporkan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran …

Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU) berhenti mencederai regulasi pemilu. Hal itu merespon uji publik PKPU mengenai kampanye dan dana kampanye yang menyatakan bahwa ketentuan pemberian sanksi diskualifikasi bagi paslon …

Pilkada pasangan calon (paslon) tunggal diprediksi akan banyak terjadi di Pilkada Serentak 2024. Kelelahan partai sebagai residu Pemilu Serentak di satu tahun yang sama, serta pragmatisme politik, menjadi sebab munculnya paslon tunggal. Sejumlah terobosan didorong untuk dilakukan oleh para pemangku …

Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menilai selama ini pelaporan dana kampanye pilkada masih sebatas formalitas belaka. Seharusnya pengawasan dan pemberian sanksi lebih dipertegas, dengan mengoptimalkan sanksi diskualifikasi, bukan justru menghapus ketentuan diskualifikasi. Terlebih justifikasi …

Pengajar Hukum Universitas Indonesia, Titi Anggraini, memprediksi tiga provinsi dan enam kabupaten/kota akan hanya diikuti oleh satu pasangan calon (paslon) di Pilkada 2024. Tiga provinsi tersebut yakni, Banten, Kalimantan Timur, dan Jambi. Sementara enam kabupaten/kota yaitu Labuhan Batu Utara, Lingga, …

Penegakan etik Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dinilai tak berjalan dengan baik dan menyisakan banyak persoalan. Padahal DKPP mempunyai otoritas kuat dengan bisa mengambil keputusan final dalam pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Namun hal itu dianggap tidak ditegakkan dengan baik …

Pengajar Hukum Universitas Indonesia, Titi Anggraini, menyebutkan sepuluh faktor penyebab semakin banyaknya daerah yang memunculkan pasangan calon (paslon) tunggal di Pilkada. Faktor pertama yakni, keinginan untuk mengamankan kemenangan sejak awal. Pertarungan mendapatkan tiket pencalonan dinilai lebih mudah dibandingkan memperebutkan suara …

Sejak Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dengan satu pasangan calon (paslon) atau paslon tunggal dimungkinkan pada 2015, telah ada 53 kasus pilkada paslon tunggal. Pilkada 2015, 3 daerah berpaslon tunggal. Pilkada 2017, 9 daerah. Pilkada 2018, 16 daerah. Pilkada 2020, 25 …