Relawan Kotak Kosong di Pilkada Kota Prabumulih 2018 melaporkan ketua dan empat anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Prabumulih ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Dua dalil yang diajukan oleh Relawan diterima oleh DKPP sehingga masing-masing teradu menerima sanksi peringatan. Dalil pertama. Pada video company profile KPU Prabumulih, ditampilkan adanya foto ketua dan anggota KPU Prabumulih yang mengacungkan jari telunjuk. …

Debat mengenai pelarangan mantan narapidana korupsi sebagai calon anggota legislatif (caleg) terus berlanjut. Beredar di media, bahwa Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tak memiliki kewenangan untuk membatalkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU). Jika tak sepakat dengan norma di PKPU, Bawaslu dapat mengajukan uji materi ke Mahkamah Agung (MA). Menanggapi wacana yang makin meluas di media, anggota Bawaslu RI, Rahmat Bagja akhirnya …

Ketua Panitia Pengawas (Panwas) Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Muhammad Fahruddin, diberhentikan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) berdasarkan Putusan No.160/DKPP-PKE-VII/2018 tanggal 29 Agustus 2018. Fahruddin diadukan oleh Calon Bupati OKI Pilkada 2018 nomor urut 3, Azhari, pada 21 Juni 2018. Dalam persidangan terungkap, Fahruddin menghubungi nomor telepon Calon Wakil Bupati (Cawabup) OKI nomor urut 1, Djakfar Shodiq pada 8 …

Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2019  yang telah ditetapkan akan dimutakhirkan kembali selama sepuluh hari ke depan setelah adanya  temuan dari beberapa pihak, baik Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) maupun partai politik peserta pemilu, terkait data pemilih ganda yang tak dapat diselesaikan melalui Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih). Data Bawaslu, 130 ribu pemilih ganda, dan data Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan …

Delapan partai politik peserta pemilu mengusulkan artis sebagai calon anggota legislatif (caleg) untuk Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Delapan partai tersebut adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai NasDem, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra). Sementara 8 partai politik lainnya tak mencalonkan …

Berdasarkan data yang dihimpun oleh Pengawas Pemilu dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) kabupaten/kota, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI mendapatkan fakta bahwa data pemilih disabilitas di dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) adalah sebanyak 270.806 atau 0,1%. Angka ini dinilai Bawaslu terlalu rendah jika dibandingkan dengan rata-rata penduduk disabilitas nasional yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS), yakni 12 persen pada tahun 2017. …

Rabu (5/9), Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyelenggarakan rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) di tingkat nasional. 34 KPU provinsi dan 514 KPU kabupaten/kota telah menyerahkan DPT yang telah ditetapkan di tingkatan masing-masing, namun pada tingkatan nasional, DPT belum dapat ditetapkan. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) merekomendasikan agar KPU menunda penetapan DPT hingga 30 hari sejak rekomendasi dibacakan. “Bawaslu merekomendasikan agar dilakukan penundaan …

Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Siti Fatimah, mempertanyakan norma di dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum yang mengharuskan agar sumbangan dari pihak lain untuk calon anggota legislatif (caleg) melalui partai politik. Ia berpendapat, PKPU semestinya menyediakan mekanisme bagi donatur yang ingin menyampaikan langsung sumbangan dana kampanye …

Mengacu pada Undang-Undang (UU) Pemilu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menunjuk kantor akuntan publik (KAP) untuk melakukan audit kepatuhan terhadap laporan dana kampanye peserta pemilu. Audit kepatuhan yakni, pemeriksaan terhadap waktu pelaporan, sumber dana kampanye, dan batasan dana kampanye. “Audit oleh KAP adalah audit kepatuhan sebagaimana ditentukan di UU. Pertama, patuh terhadap waktu. Kedua, patuh terhadap dana itu bersumber dari mana. …

Di dalam rancangan perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, tak ada norma yang mengatur agar peserta pemilu memberikan salinan laporan dana kampanye kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Padahal, di dalam Undang-Undang (UU) No.7/2017 atau UU Pemilu, Bawaslu bertugas untuk mengawasi laporan dana kampanye. Hal ini dikritik oleh Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dan …