Komite Independen Pemantauan Pemilihan (KIPP) melakukan pemantauan terhadap kasus dugaan pencoblosan surat suara di Kuala Lumpur, Malaysia. Dari pemantauan tersebut, KIPP melaporkan bahwa terdapat beberapa kejanggalan dalam proses pemungutan suara melalui kotak suara keliling (KSK) di Malaysia. Kotak suara KSK tak disegel saat melakukan pemungutan suara, Panitia Pengawas Luar Negeri (Panwas LN) tak mendampingi beberapa tim KSK, petugas KSK memberikan …

Jumat (12/4), Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) pasangan calon (paslon) presiden dan wakil presiden. Jika membandingkan besaran harta kekayaan kedua paslon, paslon nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno unggul dengan total harta kekayaan sebesar 6.961.974.018.624 atau 6,96 triliun rupiah. Sementara itu, total harya kekayaan paslon nomor urut 01, …

Beredar video tercoblosnya surat suara Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI di media sosial. Dalam video tersebut, laki-laki yang merekam kejadian menyebutkan bahwa surat suara tercoblos untuk pasangan calon (paslon) presiden-wakil presiden Joko Widodo-Ma’ruf Amien dan Partai NasDem. Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI akan ke Kuala Lumpur esok …

Masing-masing peserta pemilu wajib menyerahkan tiga laporan pertanggungjawaban dana kampanye kepada kanton akuntan publik (KAP) melalui Komisi Pemilihan Umum (KPU). Satu, Laporan Awal Dana Kampanye (LADK). Dua, Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK). Tiga, Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK). Dua laporan telah diserahkan pada tahapan sebelumnya, LPPDK mesti diserahkan paling lambat 15 hari sejak pemungutan suara. Koordinator bidang …

Satu Dunia melakukan pemantauan terhadap iklan calon presiden (capres)-calon wakil presiden (cawapres) di media televisi (TV) untuk mengetahui isu-isu yang dibawa. Hasilnya, iklan pasangan calon (paslon) belum mengangkat isu perempuan, buruh, disabilitas, dan antikorupsi. Paslon hanya mengangkat isu demokrasi, keragaman, dan ekonomi. “Masih ada isinya kalau (kampanye) di media sosial, tapi kalau iklan di TV, isu perempuan, buruh, disabilitas, dan …

Ketua Perhimpunan Jiwa Sehat (PJS), Yeni Rosa Damayanti menyampaikan bahwa banyak warga negara disabilitas di panti Yayasan Galuh dan Yayasan Zamrud Biru yang tak didaftar sebagai pemilih oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bekasi. Dari 525 orang disabilitas di dua panti tersebut, hanya 22 orang yang didaftar karena memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik. “Di dua panti, hampir semua penghuninya …

Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Chrisfajar Sosiawan membacakan putusan atas kasus pelanggaran kampanye di tempat ibadah oleh calon anggota legislatif (caleg) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi DKI Jakarta dari Partai Amanat Nasional (PAN), Nurhasanudin, dan pelaksana kampanye, Syaiful Bachri. Keduanya dinyatakan terbukti bersalah dan dikenakan sanksi masing-masing tiga bulan penjara dan denda 10 juta rupiah, dengan masa …

Senin (8/4), Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyelenggarakan rapat pleno terbuka rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP) 3. DPTHP3 ditetapkan sebagai bentuk tindak lanjut atas Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas perkara No.20/2019 yang memberikan wewenang kepada KPU untuk mendata pemilih pindahan hingga H-7 pemungutan suara, membentuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) tambahan, dan memproduksi logistik untuk TPS tambahan. “Atas Putusan MK …

Dalam rangka gerakan Ayo Pilih yang Jujur, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan mengumumkan secara resmi nama-nama anggota legislatif (aleg) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, DPR Daerah (DPRD), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) tepat waktu, terlambat, dan belum menyerahkan. Publikasi diharapkan menjadi salah satu bahan pertimbangan pemilih untuk …

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI akan mengeluarkan surat edaran baru sebagai pengganti surat edaran yang telah dikeluarkan dalam rangka menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Surat edaran lama dinilai terkesan membatasi jenis pemilih yang dapat mengurus surat pindah memilih hingga H-7 pemungutan suara. “Surat edaran pertama seperti membatasi. Putusan MK itu, di penjelasannya menggunakan kata “seperti”, berarti masih banyak kasus yang …