The Constitutional Democracy Initiative (Consid) meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait RUU Pilkada. Consid menilai putusan MK itu menjadi angin segar bagi masyarakat di tengah kegerahan parah menyaksikan perilaku elit parpol yang tidak memedulikan suara …
Read More »
Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU) segera memastikan ketentuan syarat usia dan ketentuan syarat pencalonan kepala daerah dengan merevisi Peraturan KPU tentang Pencalonan Kepala Daerah. Sebelumnya, pada Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 70/PUU/-XXII/2024, MK menegaskan …
Read More »
Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan pengubahan penentuan syarat usia minimum dalam Undang-Undang Pilkada. Ketetapan itu dituangkan dalam putusan nomor 70/PUU-XXII/2024, dalam amar putusannya MK menegaskan syarat usia calon kepala daerah dihitung sejak penetapan yang bersangkutan sebagai calon kepala daerah oleh …
Read More »
Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian gugatan dari Partai Buruh dan Partai Gelora soal ambang batas pencalonan kepala daerah. Melalui putusan Nomor 60/PUU-XXII/2023 MK menyebut partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu dapat mendaftarkan pasangan calon kepala daerah, karena syarat …
Read More »
Koalisi untuk Pilkada Bersih, Adil, dan Demokratis (KOBAR) melayangkan somasi kepada KPU DKI Jakarta atas kasus pencatutan data KTP warga Jakarta untuk dukungan Calon Gubernur Jakarta jalur perseorangan, Dharma Pongrekun-Kun Wardhana (Dharma-Kun). KOBAR mendesak agar KPUD Jakarta menindak dugaan pelanggaran …
Read More »
Pengajar Hukum Universitas Indonesia, Titi Anggraini mengatakan pencatutan data warga sebagai pendukung bakal calon perseorangan di Pilkada DK Jakarta 2024 melanggar empat undang-undang (UU), yakni UU Pilkada, UU Administrasi Kependudukan, UU Perlindungan Data Pribadi, dan UU Informasi dan Transaksi Elektronik …
Read More »
Kasus pencatutan data warga dalam proses pendaftaran jalur perseorangan di Pilkada DK Jakarta 2024 ramai di media sosial. Keluarga mantan gubernur DK Jakarta, Anies Baswedan turut menjadi korban pencatutan. Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) membuka posko aduan untuk warga yang …
Read More »
Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DK Jakarta, Reki Putera Jaya mengatakan pihaknya akan menelusuri kasus pencatutan data warga di dalam proses pencalonan perseorangan di Pilkada DKI Jakarta 2024. Bawaslu telah menyiapkan WhatsApp Center sejak Mei 2024 untuk …
Read More »
Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) menerima beberapa aduan pencatutan nomor induk kependudukan (NIK) untuk syarat dukungan calon perseorangan Pilkada 2014. Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta menetapkan calon perseorangan Dharma Pongrekun-Kun Wardana lolos memenuhi syarat untuk Pilkada 2024, dengan …
Read More »
Pegiat kepemiluan dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Titi Anggraini meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) merespon cepat dugaan pencatutan data warga untuk pencalonan perseorangan Pilkada DKI Jakarta. Ia menyebut, adanya indikasi dan temuan awal, Bawaslu tidak perlu menunggu adanya laporan, …
Read More »
Rumah Pemilu Indonesia Election Portal
