Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kalimantan Barat (Kalbar), Ramdan mengatakan bahwa tak semua kabupaten yang berpilkada di 2020 di Kalimantan Barat telah melantik Panitia Pemungutan Suara (PPS). Salah satunya Kabupaten Sintang. Kabupaten ini belum melantik satu pun PPS yang terpilih. Penyebabnya, ada banyak orang dalam pemantauan (ODP) dan PDP (pasien dalam pengawasan). Dari pemberitaan Kompas.com tanggal 22 Maret 2020, jumlah …
Pada webdiskusi “Perpu Pilkada: Skema Penundaan Pilkada 2020” (2/4), Direktur Eksekutif Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD), August Mellaz menyampaikan bahwa penundaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 akibat Coronavirus disease 2019 (Covid-19) diakibatkan oleh dua prinsip yang saling berbenturan. Pemilu ditandai dengan prinsip kehadiran, sementara untuk menanggulangi penyebaran Covid-19, masyarakat diwajibkan untuk melakukan isolasi diri atau ketidakhadiran. “Petugas penyelenggara pemilu …
Direktur Eksekutif Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD), August Mellaz, mengatakan bahwa pihaknya tak setuju jika peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perpu) tentang penundaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 memuat banyak aturan. Perpu penundaan Pilkada merupakan peraturan khusus mengatur Pilkada yang ditunda. Masyarakat sipil diharapkan menahan diri. “Para ahli sepakat bahwa selalu ada potensi otoritarianisme di berbagai sistem keserentakkan. Biasanya itu …
Salah satu poin yang disepakati dalam rapat dengar pendapat (RDP) atara Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI pada Senin (30/3) yakni merealokasi anggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 untuk penanggulangan bencana Coronavirus disease 2019 (Covid-19). Namun meski telah disepakati, anggota KPU RI, Pramono Ubaid meminta agar KPU Daerah …
Penundaan Pilkada 2020 yang akan diatur dalam peraturan pemerintah pengganti undang-undang perlu dihubungkan dengan desain penataan pemilu Indonesia secara keseluruhan. Penundaan perlu disinkronkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 55/PUU-XVII/2019 soal konstitusionalitas pemilu serentak. Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menilai penerbitan Perpu penundaan pilkada adalah momentum yang tepat untuk menata jadwal pilkada serentak. “Perpu Pilkada bisa jadi pintu masuk …
Kamis (2/4), Konstitusi dan Demokrasi (KoDe) Inisiatif menyelenggarakan webdiskusi bertajuk “Perpu Pilkada: Skema Penundaan Pilkada 2020. Pada diskusi tersebut, Koordinator harian KoDe, Ihsan Maulana menyampaikan bahwa pihaknya mengusulkan agar peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perpu) memasukkan lima pengaturan, yakni waktu penundaan, pembiayaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) lanjutan, calon perseorangan, rekapitulasi elektronik, dan desain keserentakkan pemilu nasional dan lokal. Waktu penundaan Pilkada …
Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), dan Dewan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sepakat menunda Pilkada 2020. Dari tiga skenario pengunduran hari pemungutan suara yang disusun KPU, pengunduran ke September 2021 menjadi skenario yang paling memungkinkan. Pengunduran ini berimplikasi teknis pada penghentian sementara tahapan yang sedang berjalan, seperti verifikasi …
Manajer Program Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Fadli Ramadhanil mendorong Pemerintah untuk segera menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perpu). Ia mengharapkan, dalam pembentukan perpu, Pemerintah melibatkan seluruh stakeholder kepemiluan. “Saat ini, kita harus terus mendrong agar Pemerintah segera menerbitkan perpu agar penundaan Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) memiliki alas hukum yang lebih jelas,” ujar Fadli pada webdiskusi “Pengawasan dan Pemantauan …
Sekretaris Jenderal Asia Democracy Network (ADN), Ichal Supriadi memandang wajar keputusan penundaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 yang diambil oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI. Penundaan pemilihan lokal atau pemilihan umum merupakan fenomena global di tengah wabah Coronavirus disease 2019 (Covid-19) yang menjangkit banyak negara. “Indonesia menjadi negara ke-35 …
Salah satu kesepakatan dari rapat dengar pendapat (RDP) Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI pada Senin (30/3) adalah merealokasi anggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 di 270 daerah. Realokasi akan diperuntukkan bagi penanggulangan Coronavirus disease 2019 (Covid-19) di daerah tersebut. Pasca RDP, yang menjadi salah satu perhatian masyarakat sipil selain jadwal Pilkada Serentak susulan yakni soal anggaran. Sekretaris …
