Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Hasyim Asy’arie menyampaikan bahwa ada potensi terjadinya praktik pemberian imbalan bagi pendukung calon perseorangan. Namun, aturan di Undang-Undang (UU) Pilkada tak jelas mengkategorikan praktik tersebut sebagai politik uang atau mahar politik. “Pada titik ini, sudah ada potensi uang digunakan sebagai mekanisme atau alat. Nah, Bawaslu (Badan Pengawas Pemilihan Umum), apakah ada indikasi, orang yang …

Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD) mempublikasi hasil riset mengenai sikap persmisif masyarakat terhadap politik uang. Riset dilakukan pada Januari hingga Maret 2020, melibatkan 400 responden di Sumatra, Kalimantan, dan Jawa. Hasil riset SPD menunjukkan bahwa di tiga provinsi riset dilakukan, lebih dari 60 persen responden mengaku akan menerima politik uang jika ada pihak yang memberikan. Alasannya, rejeki tak boleh ditolak, …

Pegiat Network for Democracy and Electoral Integrity (Netgrit), Hadar Nafis Gumay mengajak masyarakat sipil memantau Pilkada Serentak 2020. Menurut anggota Komisi Pemilihan Umum 2012-2017 ini, masyarakat sipil tetap penting memantu penyelenggaraan pilkada dalam pandemi. “Ayo para pemantau mendaftar!” ajak peraih Bintang Penegak Demokrasi itu (1/7). Hadar menjelaskan, pilkada yang dipaksakan pada masa pandemi ini justru semakin banyak tantangan yang dapat …

Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mengajukan permohonan uji materi ketentuan ambang batas parlemen di Undang-undang 7/2017 ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada hari Kamis (25/6). Permohonan itu diterima MK dengan nomor tanda terima nomor 1992/PAN-MK/VI/2020. “Kami menyampaikan empat jenis dokumen antara lain naskah permohonan, surat kuasa khusus, daftar alat bukti, dan ukti fisik alat bukti,” kata Fadli Ramadhanil, kuasa hukum …

Dalam sidang mendengarkan pendapat saksi ahli atas perkara yang diajukan oleh Evi Novida Ginting (24/6), Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini menjelaskan bahwa Undang-Undang (UU) Pemilu telah mengatur kewenangan dan batasan kewenangan masing-masing peradilan atau kuasi peradilan yang menyelesaikan masalah kepemiluan. Dengan kewenangan dan batasan tersebut, semestinya tak terjadi singgungan kewenangan antar badan peradilan atau kuasi …

Hakim Ketua sidang perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang diajukan oleh Evi Novida Ginting menyampaikan bahwa pihaknya telah meminta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) untuk hadir sebagai pihak tergugat. Namun, DKPP, kata Hakim Ketua, tak mengiyakan. “Kami sudah memanggil DKPP untuk memberikan dalil-dalil argumen, tetapi DKPP bersikeras tidak bisa didudukkan sebagai tergugat di Pengadilan TUN. Tapi kewajiban hukum …

Saksi ahli perkara yang diajukan oleh Evi Novida Ginting ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Zainal Arifin Husein menjelaskan bahwa Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) semestinya menjelaskan alasan diteruskannya perkara yang telah dicabut oleh pengadu, Hendri Makaluasc. Pasalnya, meskipun Peraturan DKPP menormakan bahwa DKPP dapat meneruskan perkara yang telah dicabut, namun alasan penerusan mesti dijelaskan agar semua pihak yang berkepentingan …

Rabu (24/6), Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) menggelar sidang mendengarkan keterangan saksi ahli untuk perkara yang diajukan oleh anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Evi Novida Ginting, yang diberhentikan tetap oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Evi menghadirkan lima saksi ahli, salah satunya yakni mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Hamdan Zoelva. Pada sidang tersebut, Hamdan mengemukakan bahwa DKPP hanya memiliki …

Senin (15/6), Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Arief Budiman mengatakan bahwa anggaran tambahan yang dijanjikan oleh Kementerian Keuangan sebesar 1 triliun rupiah dari Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) pada tahap pencairan pertama belum ditransfer. Semula, direncanakan dana tersebut dikirim pada Senin (15/6). “Targetnya memang ditransfer hari ini karena sudah mendapatkan persetujuan. Dari 1,02 triliun rupiah, anggaran KPU untuk …

Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pilkada Serentak 2020 akan diperbarui per tahapan. Pembaruan pertama direncanakan dipublikasi pada 23 Juni, satu hari sebelum tahapan verifikasi dukungan calon perseorangan dan pemutakhiran data pemilih dilakukan. “Jadi, IKP di masa Covid (Coronavirus disease) ini, akan kita update per periode tahapan. Misalnya, tanggal 23, kita bisa menyampaikan sisi kerawanan dan antisipasi untuk tahapan verifikasi calon perserorangan, …