Berita

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta menyatakan pasangan Dharma Pongrekun dan Kun Wardana lolos verifikasi faktual tahap akhir sebagai bakal calon gubernur (cagub) dan wakil gubernur (cawagub) jalur independen untuk maju pada Pilkada Jakarta 2024. Dharma dan Kun memperoleh 677.468 syarat …

Koordinator Bidang Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW), Egi Primayogha mengatakan praktik politik uang dan bantuan sosial (bansos) selalu terjadi di pemilu, bahkan cenderung meningkat. Politik uang tak lagi hanya ditawarkan oleh kandidat, namun menjadi permintaan pemilih. Politik uang yang …

Model kecurangan ketiga yaitu politik gentong babi. Peristiwa pencurian bantuan sosial (bansos) di rumah dinas Wali Kota Medan, Bobby Nasution, menjadi alarm akan digunakannya bansos pada Pilkada 2024 sebagai strategi pemenangan. Menurut Feri, hilangnya bansos di rumah dinas wali kota …

Pakar hukum tata negara Universitas Andalas, Feri Amsari mengatakan ada enam model kecurangan yang berpotensi terjadi di Pilkada Serentak 2024. Model pertama yakni rekayasa calon tunggal. Seluruh partai politik dihimpun untuk mendukung satu calon, sehingga tak menyisakan kekuatan untuk mengusung …

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Khoirunnisa Nur Agustyati memprediksi jumlah daerah bercalon tunggal meningkat dua kali lipat dari Pilkada Serentak 2020, atau sebanyak 50 daerah. Terdapat 25 daerah dengan satu pasangan calon (paslon) di Pilkada Serentak 2020. …

Themis Law Firm menemukan 35 daerah dengan dinasti politik di Pilkada Serentak 2024. Dari 35 daerah ini, terdapat 42 figur politisi berlatar belakang keluarga politik yang berpotensi maju di Pilkada. 35 daerah terdiri atas 9 provinsi, 18 kabupaten, dan 8 …

Pakar hukum tata negara Universitas Andalas, Feri Amsari menilai ambang batas pencalonan di pemilu dan pilkada perlu dihapuskan. Selain inkonstitusional, ambang batas pencalonan menyebabkan terjadinya politik transaksional dan menghambat majunya calon alternatif. Feri meyakini, dihapuskannya ambang batas pencalonan tidak akan …

Lubis Santosa & Mitra Law Firm (LSM Law Firm) mengajukan uji materi dua pasal di dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pasal pertama yakni Pasal 27A mengenai pencemaran nama baik. LSM Law Firm meminta pengecualian untuk badan hukum, …

Menanggapi penggunaan UU ITE di Pemilu 2024 yang berdampak pada kriminalisasi terhadap lawan politik, Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Khoirunnisa Nur Agustyati, menilai hal tersebut terjadi lantaran tidak adanya oposisi yang kuat. Gabungan koalisi pendukung pemerintahan Presiden …

Hasil riset Safenet menunjukkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) digunakan di Pemilu 2024 untuk mengkriminalisasi dan mendelegitimasi lawan politik. Dalam kurun waktu Januari hingga Juni 2024, terjadi 12 kasus kriminalisasi terkait pemilu. 2 kasus dilaporkan atas dugaan pencemaran …