Kliping Berita

JAKARTA – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) khawatir proses verifikasi partai politik yang akan dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Desember mendatang akan bermasalah. Penyebabnya, KPU mewajibkan partai yang akan ikut pemilihan umum legislatif 2019 mengisi Sistem Informasi Partai Politik (Sipol), …

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) bersepakat untuk bekerja sama mengawasi penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serentak 2018. Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengatakan pengawasan terhadap pilkada penting dilakukan untuk mencegah terjadinya politik transaksional dalam pesta demokrasi …

JAKARTA, KOMPAS — Lima daerah yang sama sekali belum membahas anggaran pengawasan untuk pemilihan kepala daerah serentak 2018 terancam menghadapi penundaan pilkada. Badan Pengawas Pemilu mempertimbangkan untuk merekomendasikan penundaan pilkada sebagai jalan terakhir jika daerah-daerah tersebut belum juga menyepakati anggaran pengawasan. …

JAKARTA, KOMPAS — Badan Pengawas Pemilu mengingatkan kebijakan Komisi Pemilihan Umum menjadikan Sistem Informasi Partai Politik sebagai satu-satunya alat untuk pendaftaran peserta Pemilu 2019 akan membuka peluang sengketa. Namun, KPU menilai tidak ada persoalan dengan Sipol karena partai politik sudah mampu …

Dari 10 meja di ruang pendaftaran partai politik di Gedung Komisi Pemilihan Umum di Jakarta, Senin (9/10) siang, satu meja tampak sibuk melayani sejumlah orang dengan atribut Partai Persatuan Indonesia. Hari itu, Perindo menjadi parpol pertama yang mendaftar untuk mengikuti …

JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) berharap Mahkamah Konstitusi bisa mempercepat putusan gugatan ihwal aturan verifikasi faktual dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum. “Kami ingin putusan keluar sebelum proses pendaftaran partai politik di KPU ditutup,” ujar komisioner …

JAKARTA, KOMPAS — Badan Pengawas Pemilu akan mengumpulkan perwakilan pengurus partai politik yang akan mendaftar menjadi peserta Pemilihan Umum Legislatif 2014, Senin (9/10). Bawaslu ingin mendengar pendapat dan kendala yang dihadapi partai dalam menggunakan Sistem Informasi Partai Politik yang menjadi prasyarat …

JAKARTA, KOMPAS — Badan Pengawas Pemilu memiliki kewenangan lebih besar dalam menangani pelanggaran administrasi pemilihan umum sehingga perlu memperkuat sumber daya agar bisa memaksimalkan kewenangan itu. Namun, kewenangan itu harus dikeluarkan secara hati-hati dan selektif, terutama terkait dengan putusan mendiskualifikasi pasangan …

JAKARTA, KOMPAS — Komisi Pemilihan Umum akan memberikan akses kepada Badan Pengawas Pemilu untuk memantau perkembangan pengisian data oleh partai politik di Sistem Informasi Partai Politik. Bawaslu memerlukan akses Sistem Informasi Partai Politik agar memiliki rekam data jika muncul sengketa administrasi …

JAKARTA, KOMPAS — Sistem Informasi Partai Politik atau Sipol yang menjadi prasyarat pendaftaran partai politik peserta Pemilu 2019 diyakini tak akan menjadi persoalan. Sipol tak akan menjadi pintu masuk sengketa bagi partai yang tidak lolos. Berbeda dengan pendaftaran Pemilu 2014, Sipol …