Kliping Berita

Kelanjutan Pemilihan Kepala Daerah 2020 hendaknya mempertimbangkan kondisi pandemi Covid-19. Ini agar pemilihan tidak justru memperparah penyebaran Covid-19. Untuk itu, pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat, serta Komisi Pemilihan Umum seharusnya menjadikan keterangan dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 dan pakar kesehatan …

Kelanjutan Pemilihan Kepala Daerah 2020 yang tertunda akibat pandemi Covid-19 belum jelas. Sekalipun Komisi Pemilihan Umum telah menyusun rancangan tahapan pemilihan lanjutan akan dimulai awal Juni mendatang, keputusan pemilihan lanjutan harus terlebih dulu disetujui pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat. Ketua …

Pelaksanaan pemilihan kepala daerah pada Desember 2020 sangat berisiko karena sejumlah tahapan berpotensi dilaksanakan di tengah pandemi Covid-19. Jika tetap dipaksakan, penyebaran virus berpotensi kian meluas. Penyelenggara pemilu bersama pemerintah dan DPR hendaknya mempertimbangkan agar pemilihan digelar pada 2021. Juru …

Sejumlah gubernur mulai tegas melarang bupati dan wali kota di daerahnya memolitisasi bantuan sosial bagi warga terdampak pandemi Covid-19. Seyogianya, larangan itu disampaikan Menteri Dalam Negeri sebagai wakil pemerintah pusat agar menjadi perhatian pemerintah daerah, terutama di 270 daerah penyelenggara …

Pengawasan terhadap politisasi bantuan sosial bagi warga terdampak wabah Covid-19 oleh kepala daerah yang berniat mencalonkan diri di Pilkada 2020 menjadi pekerjaan rumah   Badan Pengawas Pemilu. Keterbatasan ruang gerak dan regulasi tidak boleh menghentikan langkah Bawaslu untuk mencegah sekaligus menindak …

Komisi Pemilihan Umum mengirimkan surat kepada Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 untuk menanyakan kepastian penanganan pandemi Covid-19. Surat itu berisikan dua pertanyaan kunci yang bakal jadi pedoman pelaksanaan tahapan lanjutan penundaan Pilkada serentak 2020. …

Pemerintah akhirnya menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perppu Nomor 2 Tahun 2020 sebagai dasar hukum penundaan Pemilihan Kepala Daerah 2020 akibat pandemi Covid-19. Waktu pemungutan suara pemilihan yang semula dijadwalkan digelar pada September 2020 ditunda menjadi digelar pada Desember …

Pemerintah perlu segera menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang tentang penundaan pelaksanaan pilkada serentak 2020 dari yang semula akan dilaksanakan 23 September menjadi 9 Desember. Dasar hukum penundaan pilkada serentak di 270 daerah itu hingga kini belum ada. Selain memberi dasar …

Lembaga penyelenggara pemilu memiliki dua pejabat baru. I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi dilantik sebagai anggota Komisi Pemilihan Umum dan Didik Supriyanto sebagai anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Keduanya sudah banyak makan asam garam di urusan kepemiluan. Jumat (20/3/2020) siang …

Pemerintah diminta tidak memaksakan pelaksanaan Pilkada 2020 pada 9 Desember 2020 atau hanya menunda tiga bulan dari jadwal sebelumnya, 23 September 2020. Pelaksanaan Pilkada 2020 yang dijadwalkan digelar secara serentak pada Desember 2020 dinilai tidak mungkin dilakukan karena belum optimalnya …