Kliping Berita

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah menjamin anggaran penyelenggaraan pemilu kepala daerah 2018 tidak akan lewat dari tenggat yang ditentukan. Dari 171 daerah yang akan menggelar pilkada 2018, sekitar 100 daerah sudah menandatangani naskah perjanjian hibah daerah yang menjadi dasar penganggaran pilkada, Sementara …

Tetap digunakannya sistem proporsional terbuka pada Pemilu 2019 cukup memastikan kedaulatan rakyat dalam menentukan wakilnya di lembaga legislatif. Namun, efek negatif yang mungkin timbul dari sistem itu tak cukup ditangkal dengan regulasi pemilu yang pekan lalu disetujui DPR untuk jadi …

JAKARTA, KOMPAS — DPR telah mengirimkan berkas Undang-Undang Pemilu kepada pemerintah. Presiden Joko Widodo diharapkan segera menandatangani undang-undang itu sebagai bentuk pengesahan dan pemerintah melanjutkannya dengan proses pengundangan. Mantan Wakil Ketua Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu DPR Yandri Susanto, di …

Anggaran Sosialisasi Pilkada Sumsel Dikurangi Anggaran yang disiapkan untuk pelaksanaan pilkada serentak di Sumatera Selatan berkurang signifikan. Ini merupakan dampak dari pengurangan anggaran untuk sosialisasi, pengadaan alat peraga, dan bahan kampanye. Pengurangan anggaran ini diharapkan tidak akan mengurangi minat masyarakat …

Kerja Cepat Amat Dibutuhkan JAKARTA, KOMPAS — Semua peraturan pelaksana dari Undang-Undang Pemilu yang berjumlah lebih dari 20 peraturan diharapkan sudah tuntas sebelum memasuki tahapan penting Pemilu 2019, yaitu verifikasi partai politik peserta pemilu, yang dimulai pada Oktober 2017 sampai Februari …

JAKARTA – Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang baru disahkan menjadi undang-undang mulai dipersoalkan dan dibawa ke Mahkamah Konstitusi untuk diuji. Kemarin, Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) bersama anggota Dewan Pembina Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra, Habiburokhman, mendaftarkan permohonan uji materi …

JAKARTA – Jual-beli suara dalam pemilihan umum ternyata terbukti tak mujarab menjaring pemilih. Hal ini terlihat dalam hasil survei Rizka Khalida dari Indikator Politik Indonesia terhadap 1.220 partisipan dari seluruh Indonesia. Menurut Rizka, hasil penelitiannya menunjukkan responden cenderung mengambil uang yang …

JAKARTA, KOMPAS — Proses seleksi anggota pengawas pemilu di tingkat kabupaten dan kota yang tengah berlangsung tetap dilanjutkan meski terjadi perubahan status dari lembaga bersifat sementara (ad hoc) menjadi lembaga permanen. Badan Pengawas Pemilu akan menyiapkan aturan untuk menyeleksi pengawas pemilu …

Verifikasi Partai Politik Peserta Bulan Oktober JAKARTA, KOMPAS — Setelah Undang-Undang Pemilihan Umum disetujui untuk disahkan, Presiden Joko Widodo tak memiliki banyak waktu untuk mengesahkan. Penyelenggara pemilu sudah harus memulai tahapan pemilu legislatif dan presiden tahun 2019 pada Agustus 2017. Dalam …

JAKARTA, KOMPAS — Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu yang baru saja disetujui DPR berpotensi mengundang banyak uji materi. Jika tidak segera diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi, uji materi berpotensi mengganggu tahapan dan membuka peluang adanya sengketa hasil Pemilu 2019. Uji materi terhadap undang- undang …