Kliping Berita

JAKARTA, KOMPAS — Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Pencalonan akan kembali mengakomodasi pasal yang memperbolehkan terpidana hukuman percobaan untuk maju dalam pemilihan kepala daerah. Namun, hal ini dinilai akan melanjutkan inkonsistensi aturan karena bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun …

Kesetaraan dan Keseimbangan Antardaerah Jadi Pertimbangan JAKARTA, KOMPAS — Jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat akan ditambah dari 560 menjadi 575 kursi. Penambahan 15 kursi yang berlaku mulai Pemilu 2019 akan diprioritaskan untuk daerah di luar Jawa dengan mempertimbangkan keseimbangan dan …

Pemerintah Batasi Tambahan untuk Daerah Otonom Baru JAKARTA, KOMPAS — Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat sepakat menambah 19 kursi DPR. Usul itu muncul karena DPR menolak realokasi kursi dari daerah pemilihan dengan rasio keterwakilan …

JAKARTA, KOMPAS — Wacana penambahan kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat lewat Rancangan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum bukan satu-satunya solusi terhadap persoalan disproporsionalitas alokasi kursi. Untuk memenuhi prinsip kesetaraan, DPR dan pemerintah dapat merealokasi kursi dari daerah pemilihan yang keterwakilannya …

JAKARTA, KOMPAS — Wacana penambahan kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat lewat Rancangan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum bukan satu-satunya solusi terhadap persoalan disproporsionalitas alokasi kursi. Untuk memenuhi prinsip kesetaraan, DPR dan pemerintah dapat merealokasi kursi dari daerah pemilihan yang keterwakilannya …

Pemerintah Setuju Biayai Sebagian Kampanye JAKARTA, KOMPAS — Mayoritas fraksi di DPR berkukuh mengusulkan agar negara mendanai saksi partai politik di tempat pemungutan suara. Namun, pemerintah tetap menolak usulan di Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu itu karena saksi dipandang merupakan tanggung …

JAKARTA, KOMPAS — Mayoritas fraksi menginginkan status Panitia Pengawas Pemilu di kabupaten dan kota yang saat ini bersifat ad hoc diubah menjadi permanen. Kebijakan ini diambil untuk membangun kesetaraan kelembagaan antara pengawas pemilu dan Komisi Pemilihan Umum di kabupaten dan …

Kinerja Para Senator Dinilai Tak Efektif dan Efisien JAKARTA, KOMPAS — Pembahasan Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu terus berlanjut. Salah satu wacana yang mengemuka di Panitia Kerja RUU Pemilu Dewan Perwakilan Rakyat adalah pengurangan jumlah anggota Dewan Perwakilan Daerah. Sebaliknya, DPD …

Ibarat kaset rusak yang memutar sepenggal nada berulang kali, Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah mengulangi kesalahan yang sama dengan para pendahulunya. Pembahasan Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu lagi-lagi molor dari target waktu yang sudah disepakati. Pembahasan RUU Penyelenggaraan Pemilu dimulai dengan …

YOGYAKARTA – Penyelenggara pemilu di Daerah Istimewa Yogyakarta menolak bila struktur penyelenggara pemilu di daerah bersifat ad hoc seperti yang berkembang dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Pemilu di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia saat ini. Ketua Badan Pengawas Pemilu DIY, Muhammad …