November 27, 2024

Kliping Opini

Partai-partai Setelah Soeharto OLEH HENDARDI

Meski rezim Soeharto sudah tumbang, kekuasaan oligarki yang berwatak predatoris (predatory oligarchy) tetap bercokol. Oligarki—segelintir lapisan super kaya yang berkuasa—menemukan jalan untuk kembali dalam situasi politik yang berubah, yaitu mengisi perubahan institusi politik melalui partai politik, parlemen, dan desentralisasi. Itu …

Read More »

Anomali Konflik Pilkada OLEH JURI ARDIANTORO

Pilkada Serentak 2018 di 171 daerah telah menyelesai- kan tahap pendaf- taran dan penetap- an pasangan calon, setelah terlebih dulu diperiksa pemenuhan persyaratannya oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Ini merupakan pilkada serentak yang tidak hanya …

Read More »

Tantangan Keterwakilan Perempuan 2019

Pada Pemilu 2019, kebijakan afirmatif pencalonan perempuan sebagai anggota legislatif untuk keempat kalinya akan diterapkan. Perjalanan kebijakan afirmatif tersebut telah melewati sejumlah perubahan regulasi yang menandai perkembangan keterwakilan politik perempuan. Itu dimulai dari aturan bersejarah yaitu Pasal 65 UU Nomor …

Read More »

Korupsi Kepala Daerah

Korupsi kepala daerah tak kunjung berhenti. Silih berganti kepala daerah ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Bahkan saat mencalonkan diri dalam pilkada pun, kepala daerah masih nekat korupsi. Tingginya biaya politik dan semakin ketatnya persaingan dalam pilkada, menjadi faktor yang …

Read More »

Pilkada dan Efektivitas Pemerintahan Daerah

Otonomi daerah pada dasarnya merupakan keadaan saat warga daerah mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri dalam jenis urusan yang diserahkan oleh pemerintah nasional kepada daerah otonom. Apabila daerah mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri, warga daerah melalui wakil rakyat daerah …

Read More »

Audit Dana Kampanye

Dana kampanye merupakan salah satu poin penting yang diatur dalam UU No 10/2016 tentang Pilkada. KPU juga telah mengeluarkan peraturan teknis mengenai dana kampanye dalam Peraturan KPU No 5/2017. Pengaturan dana kampanye ini setidaknya bertujuan untuk menciptakan lapangan kontestasi yang …

Read More »

Gairah Korupsi Kepala Daerah

Rentetan penangkapan kepala daerah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terjadi. Dalam satu bulan ini, KPK telah menangkap empat kepala daerah (Kompas, 15/2). Keempatnya, calon petahana. Menurut ICW, sebanyak 215 kepala daerah tersandung korupsi dalam kurun waktu 2010-2017. Riset dari Rumesten …

Read More »

Penanda Visual Peserta Pemilu

Minggu, 18 Februari 2018, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia mengumumkan peserta Pemilu 2019. Sebanyak 14 partai politik yang lolos verifikasi KPU mendapat kesempatan mengambil nomor undian. Hal itu wajib dilaksanakan secara resmi demi menentukan nomor urut yang sah sebagai penanda …

Read More »

Mewujud Damai di Pilkada

Pascapenetapan pasangan calon (paslon) kepala daerah dan wakil daerah (pilkada) secara serentak pada 12 Februari 2018, dan diikuti pengundian nomor urut paslon sehari setelahnya (13/2), KPU selanjutnya menggelar deklarasi kampanye damai pilkada 2018 secara serentak, Minggu (18/2). Penyelenggaraan deklarasi dilakukan …

Read More »

Melanjutkan Reformasi TNI/Polri dan Birokrasi

Beberapa jenderal militer/ polisi dan birokrat provinsi rela melepas jabatan untuk menjadi calon gubernur atau wakil gubernur pada Pilkada 2018. Demikian juga sejumlah dandim, kapolres, dan sekda kabupaten/kota mau menanggalkan jabatan demi memburu kursi bupati/wali kota atau wakil bupati/wakil wali …

Read More »