Kliping Opini

Disebutnya sejumlah nama anggota partai politik yang diduga terlibat skandal korupsi KTP elektronik menjadi momentum untuk menyegerakan penataan ulang sistem keuangan partai politik. Selain faktor perilaku, mahalnya biaya politik dan keterbatasan pendanaan partai disinyalir menjadi latar belakang banyaknya anggota partai …

Sesuai jadwal yang dirilis Komisi II DPR, 3-4 April 2017 dilangsungkan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) calon anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) periode 2017-2022. Uji kelayakan dan kepatutan ini mengakhiri polemik …

Menambah jumlah kursi DPR menjadi salah satu wacana yang mencuat dalam RUU Pemilu. Fraksi Partai Gerindra, misalnya, mengusulkan penambahan 10 kursi dari 560 menjadi 570. Sementara Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa mengusulkan 619 kursi. Munculnya daerah pemekaran baru dan tidak setaranya …

Sampai dengan hari ini Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tak kunjung melakukan proses pemilihan calon anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) periode 2017-2022.  Padahal baik KPU maupun Bawaslu yang ada sekarang akan berakhir jabatannya 12 April …

Meski menuai banyak kritikan, Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum (Pansus RUU Pemilu) tetap melakukan studi banding ke Jerman dan Meksiko. Kunjungan dilakukan pada 11-16 Maret 2017 dengan tujuan mempelajari sistem pemilu, pemungutan suara elektronik (e-voting), dan peradilan khusus …

Sekitar satu minggu setelah isu mengenai dugaan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) ganda menjadi viral di media sosial, masyarakat kemudian diresahkan dengan berita dibongkarnya kiriman e-KTP dari Kamboja oleh Dirjen Bea Cukai bersama Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil, dan Kementerian …

Perdebatan terkait beberapa isu krusial di dalam RUU tentang Penyelenggaraan Pemilu mulai meruncing. Salah satunya adalah ambang batas kursi atau suara untuk pencalonan presiden dan wakil presiden. Sikap politik beberapa fraksi di DPR pun mulai berubah. Awalnya, Fraksi Partai Kebangkitan …

Dalam perkiraan yang sangat awam, agaknya banyak pihak yang masih bertanya, kenapa Indonesia membutuhkan kodifikasi undang-undang pemilu. Dalam terminology yang umum, kodifikasi diartikan aktivitas menghimpun peraturan perundang-undangan menjadi satu naskah atau kitab. Namun jika ingin diperluas, maka kodifikasi bisa dimaknai …

Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu telah dibentuk dan siap bekerja. Berdasarkan jadwal yang disusun Pansus, pembahasan akan diakhiri pada 28 April 2017. Artinya, DPR dan pemerintah hanya memiliki waktu kurang dari lima bulan untuk membahas RUU Penyelenggaraan Pemilu. …

Menyongsong perhelatan demokrasi Pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta tahun 2017, suasana politik menegang dan memanas. Kebebasan bermanuver dan konflik politik pada paruh akhir tahun 2016 bertambah riuh gemanya, lebih-lebih dalam ruang media sosial, seperti Facebook, Twitter, Youtube, atau WhatsApp. Sebagian …