Partai politik wajib memiliki tanggung jawab politik guna melakukan pelembagaan demokrasi internal melalui proses kandidasi yang transparan, akuntabel, serta berbasis kebutuhan konstituen. Di tengah merebaknya wabah virus korona atau Covid-19 yang membuat masyarakat berada dalam situasi yang tidak nyaman dan …
Read More »Kliping Opini
Zona Nyaman Partai Politik OLEH DIDIK SUPRIYANTO
Mahkamah Konstitusi menolak permohonan Perludem untuk mengonstitusional- kan format pemilu nasional dan pemilu daerah. Namun, dalam putusannya, MK menegaskan, demi menguatkan sistem presidensial, penyerentakan pemilu presiden dan wakil presiden, DPR, dan DPD tak bisa diutak-atik lagi. Boleh disertai pemilu DPRD …
Read More »Opsi Penundaan Pilkada OLEH TITI ANGGRAINI
Indonesia sedang dalam status darurat nasional pandemi corona berdasarkan penetapan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan akan berlangusng hingga 29 Mei 2020. Semua pihak diminta melakukan upaya bersama untuk mencegah penyebaran wabah Covid-19 yang sejauh ini penderitanya terus bertambah. Hingga …
Read More »Uncivil society: How democracy is being undermined from within by VEDI HADIZ
When I was a young democracy activist in Indonesia, my colleagues and I wanted to strengthen civil society against President Soeharto’s authoritarian state. It hardly occurred to us that civil society could foster identity politics focused on marginalizing minorities. But …
Read More »Parpol dan Sistem Pemilu OLEH RAMLAN SURBAKTI
Dua rekomendasi penataan sistem politik yang diajukan dalam tulisan ini saling berkaitan. Kedua hal yang merupakan satu paket reformasi itu adalah reformasi parpol dan perubahan sistem pemilu anggota DPR dan DPRD. Dari pemberitaan akhir-akhir ini terungkap adanya rencana pemerintah (Kemendagri) …
Read More »Revisi UU Pemilu dan Penguatan Keterwakilan Perempuan
Dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020, revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) merupakan salah satu prioritas yang mesti dituntaskan oleh DPR bersama Pemerintah. Revisi UU Pemilu mendesak dilakukan menyusul berbagai evaluasi atas penyelenggaraan pemilu …
Read More »Kotak Hitam Sistem Pemilu (1): Bekerjanya Variabel Teknis
Banyak kalangan mendorong agar Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU No 7/2017) segera direvisi atau bahkan diganti supaya Pemilu 2024 dipersiapkan lebih dini. Sebab, semakin banyak waktu persiapan pemilu, proses dan hasil pun bisa diharapkan akan lebih baik. …
Read More »Kotak Hitam Sistem Pemilu (2): Pemilu dalam Sistem Presidensial
Kliping Opini-Di dunia ini dikenal tiga jenis sistem pemerintahan. Pertama, sistem pemerintahan parlementer dengan contoh utama Inggris. Kedua, sistem pemerintahan presidensial dengan contoh utama Amerika Serikat. Ketiga, sistem pemerintahan campuran dengan contoh utama Prancis. Sistem pemerintahan parlementer memiliki ciri; pertama, …
Read More »Disrupsi Kepemimpinan Daerah OLEH WAWAN SOBARI
Selain beratnya tantangan revolusi 4.0, capaian pembangunan di dalam negeri menghadapi persoalan kesenjangan antardaerah. Tak seluruh daerah dan wilayah menikmati dengan relatif setara. Pilkada Serentak 2020 yang akan berlangsung di 49 persen (270) daerah merupakan tonggak krusial yang memengaruhi masa …
Read More »Tantangan Pilkada 2020 OLEH MOCH NURHASIM
Tinggal tersisa kurang dari 250 hari dari waktu pemungutan suara serentak di 270 wilayah di Indonesia. Pencoblosan pada 23 September 2020 berlangsung di sembilan provinsi, 37 kota, dan 224 kabupaten (Kompas, 20/1/2020). Dari sisa waktu yang tinggal sedikit itu, publik …
Read More »