Liputan Khusus

Menjelang putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) sejumlah pakar memprediksi, demokrasi Indonesia akan mengalami tantangan berat pada pemerintahan terpilih mendatang. Hal tersebut didasarkan banyaknya aturan main dalam demokrasi yang dilanggar, sehingga mengurangi legitimasi pemerintahan terpilih. Direktur …

Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) merilis kajian hasil Pemilu 2024 terhadap proyeksi keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Hasilnya angka keterwakilan perempuan diproyeksikan naik menjadi 128 kursi atau 22,1% dibanding Pemilu 2019 dengan 20,5% atau 118 kursi. Perludem …

Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan hasil Pemilu 2024 pada 20 Maret lalu, namun masih menyisakan disproporsionalitas kursi hasil pemilu. Setidaknya terdapat 17,3 juta suara terbuang dari 18 partai politik peserta pemilu, hal disebabkan karena hanya 8 partai yang lolos …

Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) menilai terjadi serangkaian kecurangan dalam Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2024. Menurut PBHI, kecurangan tersebut dilakukan dari hulu ke hilir, dengan memanfaatkan alat negara, pejabat publik, Aparatur Sipil Negara (ASN), dan politisasi bantuan sosial (bansos). PBHI …

Saat ini publik dianggap masih rentan terkena gangguan informasi rangkaian Pemilu 2024. Gangguan tersebut berdampak pada kepercayaan terhadap demokrasi, institusi penyelenggara pemilu, serta penyelenggaraan pemilu. Pada 2023 lalu, sebelum pemungutan suara berlangsung Masyarakat Antifitnah Indonesia (Mafindo) mencatat terdapat kenaikan sekitar …

Hasil Pemilu 2024 dianggap belum menjamin demokrasi di Indonesia akan berjalan dengan baik dan menghasilkan pemerintahan nasional, regional, dan lokal terhubung dengan efektif. Hal itu karena transisi demokrasi di Indonesia tidak pula dibarengi pelembagaan demokrasi yang terkonsolidasi. Menurut Peneliti Senior …

Pemungutan suara Pemilu 2024 telah usai, namun penyelenggaraan Pemilu 2024 mendapatkan banyak sorotan dari berbagai pihak karena dinilai mengalami banyak kemunduran dibanding pemilu-pemilu sebelumnya. Regulasi dalam UU Pemilu dianggap mengalami stagnasi sehingga tidak terdapat pembaharuan yang signifikan, padahal masalah-masalah baru …

Pemilu 2024 telah usai namun proses politik dan demokrasi masih menjadi perdebatan panas di masyarakat. Tak sedikit pihak yang menyebut proses penyelenggaraan pemilu tidak adil dan setara, karena banyaknya kecurangan melalui cawe-cawe pemerintah. Dalam kondisi seperti itu penting untuk mendorong …

Informasi yang muncul pasca pemilihan umum (pemilu) sangat tidak terbatas dan berpotensi memunculkan polarisasi dan penyebaran disinformasi yang dapat menurunkan legitimasi pemilu dan kepercayaan terhadap demokrasi. Berbagai isu seperti aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) yang belum difungsikan dengan baik serta …

Banyaknya kecurangan dan pelanggaran dalam Pemilu 2024 dinilai disebabkan karena hukum terpisah dari etika dan moral politik, hal itu terlihat dari banyaknya pelanggaran etik yang diterima penyelenggara pemilu. Padahal pelanggaran etik bisa menjadi objek sengketa hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi …