Liputan Khusus

Komisi Pemilihan Umum sudah memiliki Ketua pengganti Husni Kamil Manik yang meninggal dunia. Juri Ardiantoro terpilih melalui musyawarah dan pemungutan suara. Ada yang menilai langkah cepat pemilihan ketua penting mengingat tahapan Pilkada 2017 yang dimulai Agustus. Ada juga yang menilai …

Meninggal dunia anggota Komisi Pemilihan Umum merupakan salah satu hal yang mengharuskan dilakukan penggantian antarwaktu. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum bertuliskan hal-hal lain yang mengharuskan dilakukan penggantian antarwaktu anggota KPU. Undang-undang pun bertuliskan tata cara penggantian. …

Meninggalnya ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Husni Kami Manik secara struktur kelembagaan berarti kekosongan kepemimpinan. Ketiadaan ini pun berarti kekosongan satu keanggotaan KPU. Pada Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum tercantum penjelasan posisi dan kewenangan Ketua …

Relawan politik penyokong pemenangan kepala daerah leluasa bergerak di wilayah kelabu regulasi pemilu. Pembuat aturan didesak segera mengatasi kegagapan regulasi ini. Kekosongan hukum dimanfaatkan betul oleh perkumpulan relawan politik penyokong pemenangan kepala daerah. Sekumpulan anak muda menginisiasi Teman Ahok untuk …

Kewajiban konsultasi yang mengikat dalam pembuatan peraturan menarik Komisi Pemilihan Umum (KPU) ke jerat kepentingan politik Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintah. KPU siap judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK). Segera setelah hasil revisi kedua Undang-Undang Pilkada Nomor 1 Tahun …

Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menggelar rapat kerja bersama pemerintah untuk mengambil keputusan tingkat I soal revisi UU Pilkada. Dalam rapat ini, Panitia Kerja (Panja) menyampaikan 13 poin revisi yang telah dibahas. Dari 13 poin tersebut, ada satu poin …

Revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah cenderung menjadi pemutusan alur merumuskan Pemilu Serentak 2019. Disain pemilu serentak nasional dan daerah seharusnya dicicil dalam undang-undang dan penyelenggaraan Pilkada 2017 dan 2018. Setelah Pemilu 2019, pilkada harus masuk disain pemilu serentak daerah, menyerentakan …

Actually, it is no longer relevant to question why the state needs to subsidize political parties. Law No.3 / 1975 on Social and Political Organizations (PPP, Golkar, PDI) had written finance of political parties and Golkar is obtained from membership …

Syarat ‘orang asli Papua’ diminta tak hanya berlaku bagi calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua. Calon bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota syarat yang sama harus diberlakukan. Ketentuan ‘orang asli Papua’ tercantum dalam Pasal 12 Undang-undang No …

Gerakan demokrasi hari ini tak bisa berjalan mulus tanpa ikut bergerak di platform digital. Sebaliknya, demokrasi digital akan mandek tanpa bergerak di dunia nyata. September 2014, UU Pilkada melalui DPRD disahkan DPR. Banyak gerakan masyarakat yang muncul menentang pengesahan undang-undang …