Liputan Khusus

Actually, it is no longer relevant to question why the state needs to subsidize political parties. Law No.3 / 1975 on Social and Political Organizations (PPP, Golkar, PDI) had written finance of political parties and Golkar is obtained from membership …

Syarat ‘orang asli Papua’ diminta tak hanya berlaku bagi calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua. Calon bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota syarat yang sama harus diberlakukan. Ketentuan ‘orang asli Papua’ tercantum dalam Pasal 12 Undang-undang No …

Gerakan demokrasi hari ini tak bisa berjalan mulus tanpa ikut bergerak di platform digital. Sebaliknya, demokrasi digital akan mandek tanpa bergerak di dunia nyata. September 2014, UU Pilkada melalui DPRD disahkan DPR. Banyak gerakan masyarakat yang muncul menentang pengesahan undang-undang …

Panama Papers menguak kepemilikan perusahaan di negeri suaka pajak. 899 nama taipan Indonesia yang beberapa di antaranya berafiliasi dengan partai menguatkan tesis bahwa partai dikendalikan uang haram. Segelas air mineral diteguk Marcin Walecki saat membuka diskusi terbatas soal standar internasional …

Sistem pemilu DPR dan DPRD Indonesia merupakan sistem proporsional yang menekankan pada relasi pemilih/rakyat kepada partai, bukan dewan. Kursi di parlemen adalah kursi partai sehingga partai yang memberhentikan dewan, bukan pemilih. Di konteks pemerintahan 2004-209, 2009-2014, dan 2014-2019, dewan yang …

Is it fair that elected board from election result, elected directly by the people, is dismissed from his public position by the party? Fahri Hamzah, one of the board of the Prosperous Justice Party in last 2014 election, dismissed by …

Data yang dipaparkan anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Nelson Simanjuntak dalam seminar “Evaluasi Pilkada Serentak 2015” di Universitas Trisakti (15/3) mengonfirmasi tak efektifnya penyelesaian pelanggaran pidana pemilu. Pelanggaran pidana yang bisa divonis jumlahnya hanya satu persen. Padahal, dari seluruh …

Rancangan tahapan dan jadwal Pilkada 2017 di bawah bayang-bayang ketakserentakan. Penundaan-penundaan di Pilkada 2015 dikhawatirkan terulang. Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2015 yang diniatkan serentak pada kenyataannya tak berhasil. Beberapa daerah mesti menjadwal ulang tahapan demi terlaksananya pemungutan suara yang serentak …

Undang-undang Pilkada yang jadi dasar penyelenggaraan Pilkada 2015 lahir dari keadaan yang tak kondusif. Kekosongan hukum, permasalahan dalam proses, dan hasil keterpilihan yang menutup proses keadilan makin menyadarkan banyak pihak UU Pilkada harus direvisi. Tapi, merujuk rancangan Revisi UU Pilkada …

Pembiayaan Pilkada dari APBD membuat KPU mesti berhadapan dengan keterbatasan keuangan daerah dan tarik menarik kepentingan. Sudah saatnya Pilkada didanai lewat APBN.   Dalam diskusi dengan sejumlah media perihal rencana revisi Undang-Undang 8 Tahun 2015, Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) menyampaikan …