Wawancara

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang (UU Pilkada) menunda pencalonan keluarga petahana (incumbent) satu periode. …

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang (UU Pilkada) menunda pencalonan keluarga petahana (incumbent) satu periode. …

Kompleksitas pilkada serentak pada tataran pengawasan pemilu sebetulnya setara dengan penyelenggaraan pemilu nasional. Pengalaman Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di Pemilu 2014 (legislatif dan eksekutif) bisa menjadi dasar pengawasan pilkada serentak. Evaluasi dan perencanaan yang matang Bawaslu dengan jajarannya di tingkat …

Demokratisasi dipandang sebagai salah satu cara mencapai perdamaian di daerah konflik. Salah satu wujud demokratisasi yang dilakukan di Indonesia adalah dilaksanakannya pilkada di daerah pascakonflik. Istilah ini kemudian dinamai dengan pemilu pascakonflik yang kemudian dinilai sebagai instrumen strategis untuk penyelesaian …

Dimasukannya Kabupaten Jembrana dalam gelombang pertama penyelenggaraan pilkada serentak 2015 hadirkan pertanyaannya, mungkinkah e-voting diterapkan? Pemilihan kepala dusun (pilkadus) di Jembrana yang menggunakan e-voting dinilai sebagai percontohan untuk bisa diterapkan di pilkada bahkan pemilu nasional. Untuk bisa memastikan itu rumahpemilu.org …

Wacana penambahan bantuan keuangan partai dari APBN mengemuka saat beberapa anggota dewan berpendapat perlu direalisasikannya wacana ini. Menjadi meluas saat Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo mengatakan, bantuan keuangan partai perlu ditambah menjadi 1 triliun rupiah perpartai. Kepentingan kuasa dari anggota …

Undang-undang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Pilkada) telah mengamanatkan pelaksanaan pilkada jatuh pada Desember 2015. Akan ada 272 daerah yang ikut dalam pesta demokrasi ini yang Akhir Masa Jabatan kepala daerahnya tahun 2015 dan semester pertama 2016. Komisi Pemilihan Umum …

Partisipasi masyarakat di Pemilu Legislatif 2014 meningkat secara kuantitas dan kualitas. 75,12 persen pemilih tak hanya berarti jumlah tapi juga sikap positif masyarakat yang semakin positif terhadap pemilu. Capaian partisipasi positif ini oleh Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) coba …

Perubahan radikal pascareformasi terhadap sistem pemerintahan, dari parlementer ke presidensial, dinilai tanpa didasari argumen mendalam. Akibatnya, konstitusi tidak seimbang mengatur sistem pemilu yang berkaitan dengan sistem pemerintahan. Pemilihan presiden didesain, sementara pemilu legislatif bak diberi cek kosong. Saldi Isra, pakar …

Setelah DPR menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Perppu No 1/2014) menjadi undang-undang pada Selasa (20/1) lalu, KPU merencanakan penyelenggaraan pilkada serentak pada Desember 2015. Rencana KPU tersebut merupakan perwujudan dari …