Rumah Pemilu Indonesia Election Portal
Network for Democracy and Electoral Integrity (Netgrit) menyayangkan performa Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) di Pemilu 2024 yang kurang baik. Sejumlah catatan mengemuka, seperti jumlah perolehan suara yang melebihi jumlah pemilih per TPS, sistem yang berhenti menampilkan data TPS pada 5 Maret, serta keluhan dari KPPS bahwa Sirekap sulit dioperasikan. Netgrit meyakini, sejumlah persoalan tersebut terjadi lantaran sistem yang tak disiapkan sejak dini.
“Staf KPU di lapangan banyak yang mengatakan kesulitan mengirim data. Sudah dikirim, tapi tidak ada tanda sudah terkirim. Jadi, dia kirim lagi, dia kirim lagi. Jadi, sistemnya belum disiapkan dengan baik. Nah, kami tidak meyakini persiapan Sirekap ini dilakukan dengan lengkap, jauh-jauh hari,” tandas Direktur Eksekutif Netgrit, Hadar Nafis Gumay, pada diskusi “Sirekap di Pemilu 2024: Evaluasi dan Rekomendasi untuk Pilkada Serentak 2024” di Jakarta (6/7).
Guna memperbaiki masalah-masalah tersebut jelang Pilkada Serentak 2024, Netgrit merekomendasikan 6 hal. Pertama, bimbingan teknis (bimtek) yang lebih intensif dan awal bagi KPPS. Netgit bahkan merekomendasikan agar KPPS diberikan kewenangan untuk memperbaiki hasil pemindaian Optical Character Recognition (OCR) terhadap Form C-Hasil.
“Kalau saya, memilih, sebaiknya KPPS diberi wewenang saja untuk memperbaiki hasil pemindaian OCR. Karena kalau tidak boleh, lalu kelihatan suaranya menguntungkan pasangan calon tertentu, nanti akhirnya menimbulkan kegaduhan. Jadi, biarkan saja memperbaiki, toh di sistem semuanya tercatat. Siapa yang memperbaiki, kapan, dan diperbaiki seperti apa,” kata Ahli teknologi dan inisiator JagaSuara2024, Reza Lesmana, pada diskusi yang sama.
Kedua, mengubah pembacaan OCR oleh server menjadi oleh perangkat mobile. Pembacaan oleh server memberikan beban yang terlalu tinggi kepada server, sehingga kemampuan server untuk menerima data terganggu. JagaSuara2024 menerapkan mekanisme pembacaan oleh perangkat mobile pada Pemilu 2024, dan mekanisme tersebut berhasil menjaga lalu lintas server yang lancar.
“Karena pembacaan OCR dari server ke perangkat menyebabkan beban server sangat tinggi, sehingga sulit bagi KPPS untuk mengirimkan data. Secara teknis, bisa dipikirkan untuk memindahkan pembacaan OCR ke perangkat android, bukan server,” tutur Reza.
Ketiga, direkomendasikan agar proses verifikasi data diperkuat. Proses rekapitulasi suara secara manual berjenjang pun perlu diintegrasikan dengan data Sirekap, agar publik dapat melihat dan memverifikasi data hasil rekapitulasi di setiap jenjang.
Selain itu, Netgrit mendorong agar KPU menyediakan kanal pelaporan publik pada website publikasi hasil. Hal ini untuk memudahkan publik dalam menyampaikan temuan hasil pencermatan.
KPU pun diminta agar lebih terbuka dalam proses persiapan Sirekap di Pilkada Serentak 2024. Keterbukaan KPU akan membantu publik lebih memahami sistem Sirekap, dan mencegah dampak mis dan disinformasi yang menyerang Sirekap.
“Ketika kemarin ada persoalan, semua orang minta Sirekap diuji, KPU tidak bisa menjelaskan kalau Sirekap sudah diuji. Baru pada saat sengketa informasi, pengembang Sirekap mengatakan bahwa Sirekap sudah dites oleh BSSN (Badan Siber dan Sandi Negara). Tapi kan kita tidak tahu persis, apakah semua hasilnya sudah oke untuk bisa diteruskan, atau justru banyak hal-hal yang perlu diperbaiki, dan apakah itu sudah diperbaiki,” terang Hadar.
Hadar berharap KPU dapat mempersiapkan Sirekap dengan baik menuju hari pemungutan suara Pilkada pada November 2024. KPU dapat melibatkan masyarakat sipil dan ahli teknologi untuk menyempurnakan Sirekap. []
