Pemungutan Suara Pilkada 2015: Setengah Jalan yang Lancar dan Damai

Sebagian pengamat memperkirakan Pilkada 2015 akan berlangsung banyak hambatan dan konflik. Pemungutan suara dilaksanakan di musim hujan dan krisis ekonomi. Jika kita berpegang pada slogan pemilu adalah pemungutan dan penghitungan suara, setengah dari terma pemilu sudah dilampui. Ada sejumlah permasalah seperti penundaan pilkada di 5 daerah, tingkat partisipasi memilih rendah, dan politik uang. Tapi masalah terjadi hanya di sejumlah daerah. Secara umum setengah tahapan pilkada sudah berjalan lancar dan damai.

Laporan dari Bengkulu, menggambarkan hambatan pemungutan suara yang dilaksanakan di bulan Desember sebagai bagian dari musim hujan Indonesia. Logistik Pilkada daerah Lebong Tandai diangkut menggunakan heli BNPB, karena menggunakan jalan darat tidak memungkinkan. “Sekalian angkut makanan juga angkut logistik pilkada,” kata Penjabat Gubernur Bengkulu, Suhajar Diantoro, (10/12).

Berdasarkan laporan yang diterima, jumlah pemilih yang masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) di daerah longsor, Desa Lebong Tandai sebanyak 275 orang dan hanya menggunakan satu tempat pemungutan suara (TPS) saja. Di tengah kondisi duka karena korban longsor sebanyak 18 jiwa, masyarakat Desa Lebong Tandai tetap memilih pasangan calon gubernur Bengkulu dan pasangan calon bupati Kabupaten Bengkulu Utara. “Proses pemungutan suara sudah selesai, meskipun kondisi masih berduka, proses demokrasi ini tetap harus dijalankan,” kata Kepala Desa Lebong Tandai, Munta Alimun.

Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) berpendapat, penetapan bulan Desember sebagai waktu pemungutan suara di luar pakem penyelenggaraan pemilu Indonesia dan negara-negara demokrasi lainnya. Pakemnya bulan pemungutan suara ada di musim panas. 9 Desember 2015 menjadi tantangan serius penyelenggara pemilu. Tak hanya dalam mempersiapkan logistik di pagi hari, menarik pemilih datang ke tempat pemungutan suara, hingga penghitungan dan pengembalian surat suara.

Politik uang dilaporkan dari Pilkada Sumatera Barat. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumatera Barat menemukan adanya indikasi praktik politik uang dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak di Kabupaten Solok Selatan, Rabu (9/12). Ditemukan salah satu tim pemenang calon Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan membawa sepuluh amplop yang masing-masing berisi Rp 100 ribu. “Saat ini kepolisian sedang melakukan pendalaman. Kita sedang telusuri benarkah uang itu untuk saksi. Jika benar untuk saksi, kasus itu tidak masuk dalam ranah pidana,” ujar Ketua Bawaslu Sumatera Barat Elly Yanti.

Pelanggaran administrasi dalam penyelewengan aturan berkampanye terjadi dilaporkan dari Pilkada Sulawesi Utara. Di Kabupaten Kepulauan Sangihe tercatat ada 45 dugaan pelanggaran. Bentuknya melibatan anak di bawah umur dalam kampanye terbuka. Kemudian PNS yang kampanye di lapangan, penggunaan fasilitas negara, dan kandidat memanfaatkan beberapa cara jadi ajang kampanye. “Ada 45 dugaan pelanggaran pilkada. Sebagaian berdasarkan laporan dan sebagian merupakan temuan panwas di lapangan,” kata Menurut Ketua Panwas Sangihe, Sandrianto Sentinuwo (10/12).

Perludem berpendapat, regulasi penanganan pelanggaran pidana dan administrasi hendaknya bisa fokus pada permalahan besar dan pihak yang bisa diposisikan kuat. Politik uang dan pelanggaran administrasi yang diatur dan ditangani lembaga pengawas negara fokus pada calon, khususnya petahana yang mencalonkan. Penyelewengan anggaran pilkada dari APBD, dana bantuan sosial, dana desa merupakan, serta mobilisasi PNS harus menjadi prioritas lembaga pengawas pemilu dan aparat penegak hukum.

Di Kabupaten Keerom, Papua, dilaporkan terjadinya pengerahan massa dan pemukulan. Ketua KPU Keerom, Bonefasius Bao mengatakan, ada anggota PPS yang dipukul oleh oknum yang menginginkan surat suara yang bukan miliknya. Ditempat terpisah, Kapolres Kabupaten Keerom AKBP Tobe Sirait, oknum yang melakukan pemukulan terhadap anggota PPS di PIR IV, kampung Wonorejo atas nama Simon Kosay dan kini sudah diamankan pihaknya.

3 hari sebelum pemungutan suara, Perludem sudah memprediksi, Keerom merupakan daerah di Papua yang paling tinggi potensi konfliknya. Tapi besaran pelanggaran dan konflik yang terjadi jauh lebih rendah dari prediksi Perludem. Berdasarkan wawancara rumahpemilu.org dengan komisioner KPU pusat, Arief Budiman, jalannya pemunguan suara yang relatif aman dan lancar di secara umum, dan khususnya di Papua, karena baiknya kerjasama KPU dengan Kepolisian. Menyertakan kementrian Kopolhukam dan Mendagri lebih menjamin kepastian komitmen bersama.

Salah satu daya tarik Pilkada 2015 adalah keberadaan calon tunggal di tiga daerah: Tasikmalaya, Blitar, dan Timor Tengah Utara. Berdasarkan laporan rumahpemilu.org di Pilkada Tasikmalaya, partisipasi pemilih relatif berkendala dalam bentuk rendahnya partisipasi dan tingginya surat suara tak sah.

Hasil real count sementara hinggal pukul 18.00 hari Rabu (9/12) menunjukkan jumlah suara tidak sah mencapai 65.111. Angka ini cukup signifikan berpersentase 8.24 persen dari jumlah suara yang sudah masuk sebanyak 790.196. “Cukup lumayan juga. Ini bisa jadi orang nyoblos fotonya. Bisa jadi faktor itu,” kata Deden Nurul Hidayat, Ketua KPU Kabupaten Tasikmalaya, saat ditemui di Kantor KPU Kabupaten Tasikmalaya (10/12).

Berdasarkan pantauan jurnalis rumahpemilu.org, pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya 2015 terlihat sepi. Jika dibandingkan dengan antusias masyarakat di Pileg dan Pilpres lalu, Pilkada kali ini jauh menurun. Anggota Kelompok Pemungutan dan Penghitungan Suara (KPPS) TPS 3 Desa Mangunreja, Ade Rahmat, memaparkan baru 167 pemilih hadir di TPS sampai pukul 10.27. TPS ini mencatat ada 309 pemilih terdaftar.

Yang lebih menarik, di TPS 04 Desa Cintawana, Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, pemilih tidak setuju pada calon kepala daerah tunggal yang mengikuti Pilkada. Hanya 51 orang (dari 253 orang) yang memilih setuju. Hasil pemantauan di lapangan, pemilih tidak setuju sebanyak 194 atau 76.7 persen dan pemilih setuju 51 orang atau 20.1 persen. Sementara tidak sah ada 8 suara. Hingga pukul 16.34 waktu setempat, hasil rekapitulasi sementara di KPU Kabupaten Tasikmalaya menunjukkan pemilih setuju sebanyak 311.495 suara. Sementara pemilih tidak setuju sebanyak 153.366 suara.

Perludem menilai secara umum, Pilkada 2015 lancar dan damai. Jika kita hanya melihat Pilkada 2015 hanya di daerah yang bermasalah, pilkada serentak pertama Indonesia ini akan terkesan rusuh dan banyak masalah. Padahal sisa daerah di 265 daerah yang menyelenggarakan Pilkada 2015 berjalan lancar dan damai. “Di pungut hitung nanti, kemungkinan konflik lebih tinggi. Semoga bisa juga diatasi dengan lancar dan aman,” kata ketua Perludem, Didik Supriyanto (11/12). []

USEP HASAN SADIKIN