Tag Archives: afirmasi

Jumlah inkumben anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI yang terpilih terus meningkat di setiap pemilu. Pada 2009, tingkat keterpilihan inkumben ialah 25,2 persen. 2014, angka bertambah menjadi 38,2 persen. Lalu naik kembali pada 2019 dengan 47 persen, dan di 2024, …

Di Hari Demokrasi Internasional (15/9), United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women mengumumkan rata-rata keterwakilan perempuan di parlemen adalah 22,8 persen. Angka yang belum baik karena keterwakilan perempun minimal untuk bisa berdaya mempengaruhi kebijakan adalah 30 …

Apa kabar afirmasi perempuan dalam rancangan undang-undang pemilu? Hari Kartini seperti penyadaran untuk tak melupakan perumusan sejumlah pasal dan ayat kepemiluan di dalam parlemen yang belum representatif gender. Rapat perumusan undang-undang yang lebih sering tak bisa diakses pers dan dilakukan …

UU Pemilu dan UU Partai Politik menjadi regulasi yang diagendakan Pemerintahan 2014-2019. Mungkin ruang politik pemuda tak langsung diterima menjadi bagian dari ketentuan kedua undang-undang ini, tapi setidaknya menjadi momentum penyadaran kolektif gerakan pemuda secara nasional. Ada pendapat umum, selama …

Partai didesak untuk menempatkan perempuan di nomor urut satu daftar calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan DPRD sekurang-kurangnya di 30 persen daerah pemilihan. Tindakan afirmasi ini perlu diatur untuk terus meningkatkan keterwakilan perempuan di parlemen. “Kita menuntut regulasi untuk …

Hasil Riset Keterwakilan Politik Perempuan Tingkat Lokal dari Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia di 2012 menemukan kontradiksi isu perempuan antara kuantitas dan kualitas. Puskapol UI mengambil daerah penilitian yang jumlah legislator perempuannya di atas rata-rata DPRD se-Indonesia (16%). Banten 23% …

“Kami menyatakan keyakinan kami pada prinsip kemandirian politik.” (Alice Paul: 1885-1977) Perkembangan partisipasi politik perempuan di Amerika Serikat semaju saat ini tak lepas dari perjuangan gerakan perempuan di masa lalu yang dilakukan dalam waktu yang lama, berliku, dan berdarah. Salah …

Tulisan Ahmad Yani di Media Indonesia pada edisi 4 Juli 2013, harus diperdebatkan. Ada beberapa pendapat, yang substansinya disampaikan Yani secara tidak pas sesuai dengan UU No. 8/2012 yang mengatur penyelenggaraan pemilihan umum legislatif. Persoalan paling krusial adalah, mengatakan bahwa …

Pramoedya Ananta Toer menuliskan tutur Raden Ajeng Kartini yang jengah terhadap patriarki feodal. “Panggil aku Kartini saja!” Tegas Kartini menggugat adat. Cukup sebut “Kartini”, tanpa “Raden Ajeng” yang mendahului. Keluhuran gelar ningrat malah juga mengurung perempuan dari publik. Tak jauh …