Di Hari Demokrasi Internasional (15/9), United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women mengumumkan rata-rata keterwakilan perempuan di parlemen adalah 22,8 persen. Angka yang belum baik karena keterwakilan perempun minimal untuk bisa berdaya mempengaruhi kebijakan adalah 30 persen. Tapi angka rataan keterwakilan perempuan itu masih lebih baik dibanding Indonesia. Hingga pemilu pasca-Reformasi diselenggarakan empat kali, timpang gender …

Apa kabar afirmasi perempuan dalam rancangan undang-undang pemilu? Hari Kartini seperti penyadaran untuk tak melupakan perumusan sejumlah pasal dan ayat kepemiluan di dalam parlemen yang belum representatif gender. Rapat perumusan undang-undang yang lebih sering tak bisa diakses pers dan dilakukan malam hari membuat kesan kontradiktif dengan kebutuhan pemilu dan pemerintahan yang sejalan dengan pengarusutamaan gender. 21 April pasca-Reformasi memang tak …

UU Pemilu dan UU Partai Politik menjadi regulasi yang diagendakan Pemerintahan 2014-2019. Mungkin ruang politik pemuda tak langsung diterima menjadi bagian dari ketentuan kedua undang-undang ini, tapi setidaknya menjadi momentum penyadaran kolektif gerakan pemuda secara nasional. Ada pendapat umum, selama ini pemuda hanya dijadikan objek pendulang suara kaum tua di kontestasi pemilu. Partisipasi memilih pemuda tak berdampak pengabulan aspirasi muda …

Partai didesak untuk menempatkan perempuan di nomor urut satu daftar calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan DPRD sekurang-kurangnya di 30 persen daerah pemilihan. Tindakan afirmasi ini perlu diatur untuk terus meningkatkan keterwakilan perempuan di parlemen. “Kita menuntut regulasi untuk mewujudkan hal ini. Sebab, biasanya, yang mendapat nomor urut kecil adalah ketua partai atau elit partai dan elit daerah. Kita …

Hasil Riset Keterwakilan Politik Perempuan Tingkat Lokal dari Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia di 2012 menemukan kontradiksi isu perempuan antara kuantitas dan kualitas. Puskapol UI mengambil daerah penilitian yang jumlah legislator perempuannya di atas rata-rata DPRD se-Indonesia (16%). Banten 23% (22/94), Jawa Barat 25% (25/100) dan Jakarta 18% (16/85). Tapi permasalahan perempuan di tiga daerah tersebut malah relatif lebih banyak …

“Kami menyatakan keyakinan kami pada prinsip kemandirian politik.” (Alice Paul: 1885-1977) Perkembangan partisipasi politik perempuan di Amerika Serikat semaju saat ini tak lepas dari perjuangan gerakan perempuan di masa lalu yang dilakukan dalam waktu yang lama, berliku, dan berdarah. Salah satu potret sejarah gerakan perempuan Amerika Serikat pada abad ke 19 tergambar dalam film Iron Jawed Angels. Film yang disutradarai …

Tulisan Ahmad Yani di Media Indonesia pada edisi 4 Juli 2013, harus diperdebatkan. Ada beberapa pendapat, yang substansinya disampaikan Yani secara tidak pas sesuai dengan UU No. 8/2012 yang mengatur penyelenggaraan pemilihan umum legislatif. Persoalan paling krusial adalah, mengatakan bahwa keterwakilan perempuan bukanlah salah satu syarat yang harus dipenuhi partai politik dalam daftar calon anggota legislatifnya. Jika argumentasi ini ditafsirkan …

Pramoedya Ananta Toer menuliskan tutur Raden Ajeng Kartini yang jengah terhadap patriarki feodal. “Panggil aku Kartini saja!” Tegas Kartini menggugat adat. Cukup sebut “Kartini”, tanpa “Raden Ajeng” yang mendahului. Keluhuran gelar ningrat malah juga mengurung perempuan dari publik. Tak jauh beda dengan jelata. Domestifikasi bagi perempuan ibarat takdir pertumbuhan itu sendiri. Cita kesetaraan untuk adil berelasi di ranah domestik dan …