Tag Archives: ambang batas pencalonan Presiden

Ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden merupakan akar masalah politik Indonesia yang juga jadi faktor pencalonan Gibran Rakabuming Raka. Pada pemilu sebelumnya, kita ada dalam perpecahan masyarakat menjadi “cebong” dan “kampret”. Sengitnya seteru sampai ke keluarga. Antar kita bisa …

Tok! Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui usulan Pemerintah, Komisi Pemiihan Umum (KPU), dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk melaksanakan Pemilihan Umum Legislatif yaitu Calon Presiden dan Calon Wakil Prsiden pada 14 Februari 2024. Lembaga-lembaga survei secara rutin menunjukkan hasil surveinya …

Ambang batas pencalonan presiden kembali menjadi perbincangan hangat. Perdebatannya mendominasi media dari mulai stasiun TV nasional hingga media online, para pakar, pengamat politik bahkan politisi. Masing-masing mengemukakan pendapat disertai argumentasinya mengenai angka yang cocok untuk diterapkan pada syarat pencalonan presiden …

Lima partai politik yang memiliki kursi di DPR sudah menyatakan dukungan kepada bakal calon presiden petahana Joko Widodo. Dukungan lima partai politik ini diikuti dengan wacana memasangkan Joko Widodo dengan Prabowo Subinato, kompetitornya pada Pemilu Presiden 2014. Jika ini terjadi, …

Debat konstitusionalitas ketentuan ambang batas pencalonan presiden sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).  Beberapa permohonan yang menginginkan agar ambang batas pencalonan presiden dibatalkan dalam pelaksanaan pemilu serentak ditolak oleh MK. Sebagai sebuah putusan lembaga peradilan penyelenggara kekuasaan kehakiman, putusan ini …

Dosen Ilmu Politik Universitas Paramadina, Djayadi Hanan menulis artikel di rubrik Opini Kompas (8/2) mengenai efek ekor jas (coattail effect) dalam Pemilu Serentak 2019. Direktur Eksekutif Saiful Mujani Research & Consulting ini membandingkan penerapan pemilu serentak di negara Amerika Latin …

Pembentuk undang-undang terlalu meyakini pemberlakuan syarat pencalonan presiden berupa ambang batas 20 persen kursi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atau 25 persen suara sah hasil pemilu nasional mampu memperkuat sistem presidensial yang dianut Indonesia. Pemberlakuan syarat yang sering salah kaprah disebut …

Pemohon penghapusan ambang batas pencalonan presiden berharap Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan yang sesuai konstitusi. Ambang batas pencalonan presiden 20 persen kursi DPR atau 25 persen total suara sah pemilu sebelumnya bertentangan dengan Pasal 6 A ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 …

Pemilu serentak (concurrent elections) bertujuan memperbaiki sistem pemerintahan presidensial. Tapi, sistem kepemiluan yang dituang dalam UU No.7/2017 menjadi paradoks. Keinginan agar pencalonan presiden atau keterpilihan presiden mutlak menjadi milik rakyat sebagai pemilih menjadi jauh panggang dari api. Secara teknis, pemilu …

Mahkamah Konstitusi (MK) dijadwalkan menggelar sidang perdana uji materi Undang-undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu pada hari ini (24/8). Sidang dengan nomor perkara 53/PUU-XV/2017 ini dimohonkan oleh Partai Idaman dengan pemohon Rhoma Irama selaku Ketua Umum dan Ramdansyah selaku …