Tag Archives: bawaslu

Lembaga penyelenggara pemilu seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) belum memiliki data terpilah penyelenggara pemilu hingga tingkat paling bawah yang dirinci menurut jenis kelamin. Padahal, data tersebut dibutuhkan untuk setidaknya dua hal: pelacakan perempuan potensial dan …

Setelah melalui dinamika yang cukup panjang sejak dibentuknya pansus RUU Penyelenggaraan Pemilu pada 28 Oktober 2016, akhirnya RUU tersebut baru dapat disahkan secara aklamasi pada tanggal 21 Juli 2017 dalam rapat paripurna DPR-RI meski rapat tersebut masih diwarnai dengan aksi …

Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-undang (RUU) Pemilu dan Pemerintah menyepakati pembiayaan pelatihan saksi oleh negara melalui Komisi Pemilihan Umum (KPU) atau Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Usul ini dinilai tidak sesuai dengan desain dan tugas kelembagaan penyelenggara pemilu. “KPU dan Bawaslu …

Sudah satu bulan lebih lima anggota Badan Pengawas Pemilu bertugas. Dilantik bersamaan dengan tujuh anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 11 April 2017, tantangan dan harapan yang ditumpangkan di pundak lima anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) taklah sederhana. Menegaskan (kembali) …

Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Indonesia mengkritik Panitia Khusus (Pansus) RUU Pemilu menyepakati penambahan jumlah anggota Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Melalui rilis persnya (8/6), KIPP Indonesia menilai penambahan tujuh anggota KPU menjadi sebelas dan Bawaslu dari …

Jumlah penyelenggara pemilu dari tingkat pusat hingga TPS disesuaikan. Beban berat pemilu serentak jadi dalih.  Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-undang (RUU) Pemilu DPR dan Pemerintah menyepakati penyesuaian jumlah anggota dan sekretariat jenderal Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu …

Jumlah anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) di tingkat provinsi dan kabupaten/kota akan disesuaikan. Jumlah penduduk dan kondisi geografis jadi variabel dalam menentukan jumlah anggota KPU. “Untuk penyesuaian jumlah, ada skema jumlah penduduk. Hanya jumlah penduduk. Itu sudah kita sepakati di …

Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDIP) menjadi satu-satunya fraksi yang tak setuju mempermanenkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Malah, FPDIP berpendapat KPU Kabupaten/Kota adhoc, Bawaslu RI-Kabupaten/Kota adhoc (sementara atau hanya di tahun pemilu). “KPU permanen sampai …

Revisi Undang-Undang Pilkada saat ini dalam perkembangannya, diantaranya penguatan atau perluasan kewenangan Bawaslu  dan jajarannya dalam menangani berbagai sengketa Pilkada, misalnya, sengketa pada tahap pencalonan, memang pada Pilkada 2015 lalu penyelesaian sengketa administrasi pada tahap pencalonan yang berlarut-larut. Hingga memperluas …