Salah satu tahapan pilkada terkait pemutakhiran data pemilih adalah melakukan kegiatan pencocokan dan penelitian atau disebut coklit. Kegiatan ini melibatkan Petugas Pemutakhiran Data Pemilh (PPDP) dengan bertemu langsung pemilih, dan melakukan pencocokan atau perbaikan terhadap data pemilih. Ini mencakup mencatat pemilih baru, menghapus pemilih yang sudah tidak memenuhi syarat (seperti pemilih yang sudah meninggal atau pun beralih status menjadi TNI/Polri) …

Data pemilih sering dikatakan sebagai penentu awal dalam keberhasilan penyelenggaraan Pemilu. Tentu menjadi suatu hal yang penting karena data pemilih adalah kumpulan entitas pemilih yang dapat menggunakan hak pilihnya di hari H pemungutan dan penghitungan suara. Setidaknya data pemilih memenuhi 3 (tiga) kualitas data, yakni muktahir, akurat dan komprehensif. Data pemilih yang muktahir menggambarkan kondisi kekinian pemilih yang terus menerus …

Akun Twitter @underthebreach pada Kamis (21/5/2020) mengungkap sebanyak dua juta data pemilih yang bersumber dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) diduga dijualbelikan di situs forum peretas. Penjual data di situs forum tersebut mengklaim memiliki dua ratus juta data kependudukan tambahan yang terdiri atas nama lengkap, alamat, nomor identitas, tanggal lahir, umur, status kewarganegaraan, dan jenis kelamin. Dalam tangkapan layar di cuitan …

Koalisi Nasional untuk Implementasi UU Penyandang Disabilitas meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) melindungi hak pilih semua penyandang disabilitas mental. Perlindungan pun menekankan kepada KPU menjalankan fungsi melayani dari pusat hingga tingkat daerah dan sosialisasi pemilih mengenai disabilitas mental. Partai politik sebagai lembaga demokrasi dan peserta pemilu seharusnya berkepentingan melakukan pendidikan dan pemberdayaan pemilih disabilitas mental bukan mempolitisasi isu pemilih disabilitas …

Hak memilih dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan pemilihan umum merupakan hak dasar setiap warga negara yang dijamin konstitusi. Hak dasar itu mestinya tidak bisa dikurangi apalagi dihilangkan karena persoalan administrasi kependudukan semata. Bahkan, salah satu issu hak asasi mausia berdasarkan instrument hukum Hak Asasi Manusia,yang menganggap partisipasi pemilih merupakan hak asasi manusia yaitu melalui Pasal 21 Ayat (1)-(3) Deklarasi …

JAKARTA, KOMPAS – Penyelenggara Pemilu masih mengupayakan agar hak pilih sekitar 849.000 calon pemilih yang dicoret dari daftar pemilih karena belum mempunyai kartu tanda penduduk elektronik tetap bisa diakomodasi. Komisi Pemilihan Umum mengupayakan agar sebagian besar dari jumlah pemilih itu bisa masuk dalam daftar pemilih sebelum batas waktu mulainya produksi surat suara Pilkada Serentak 2018. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor …

Kualitas penyelenggaraan Pemilu sedang dirundung masalah serius. Masih ada tiga Provinsi yang belum menetapkan daftar pemilih tetap untuk Pilkada 2018. Masalah daftar pemilih mendesak untuk segera diselesaikan karena bisa berdampak negatif terhadap penyelenggaraan Pemilu 2019. Pasalnya, daftar pemilih tetap pada Pilkada 2018 akan menjadi basis bagi penyusunan daftar pemilih sementara Pemilu 2019. Hingga kini, berdasarkan data dari Badan Pengawas Pemilu …

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR – Kegiatan pencocokan dan penelitian (Coklit) pemutakhiran data pemilih yang dimulai pada 20 Januari 2018 kemarin cukup banyak mendapat atensi publik. Diberbagai laman media sosial dan media online kegiatan ini sempat menjadi viral dan trending topic pemberitaan,yang dalam pencapaiannya KPU RI menerima Rekor MURI. Untuk pertama kalinya dalam perhelatan Pilkada serentak 2018, Coklit benar-benar direspon balik oleh rakyat pemilih. …

Syarat “sudah atau pernah kawin” untuk berhak pilih terdapat permasalahan yang lebih prinsip dibanding soal kompleksitas pendataan pemilu. Pemberian hak pilih pada warga yang “sudah atau pernah kawin” di bawah 17 tahun merupakan pelegalan perkawinan anak. Selain regulasi yang tak sinkron dengan upaya perlindungan anak, pemilu sebagai jalan kekuasaan demokrasi pun menjadi bertentangan dengan prinsip kesetaraan dan bias dalam menilai …