Tag Archives: dana kampanye

Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU) berhenti mencederai regulasi pemilu. Hal itu merespon uji publik PKPU mengenai kampanye dan dana kampanye yang menyatakan bahwa ketentuan pemberian sanksi diskualifikasi bagi paslon …

Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menilai selama ini pelaporan dana kampanye pilkada masih sebatas formalitas belaka. Seharusnya pengawasan dan pemberian sanksi lebih dipertegas, dengan mengoptimalkan sanksi diskualifikasi, bukan justru menghapus ketentuan diskualifikasi. Terlebih justifikasi …

Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mencatat, pasangan calon (paslon) presiden-wakil presiden Pemilu 2024 belum menyampaikan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) secara jujur. Tidak semua paslon melaporkan biaya  yang dikeluarkan untuk menggelar kampanye rapat umum, pertemuan tatap muka, …

Hasil audit kantor akuntan publik (KAP) terhadap Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) menunjukkan adanya empat partai politik peserta Pemilu 2024 yang tak mematuhi aspek material pelaporan. Empat partai tersebut yakni Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Ummat, Partai Garda …

Laporan dana kampanye yang disampaikan peserta pemilu dinilai masih sekedar formalitas administrasi belaka. Berdasarkan temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) yang disampaikan 7 Maret 2024 lalu masih …

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mempublikasi rilis Penyampaian Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) Peserta Pemilu 2024 pada 7 Maret 2024. Melalui laporan ini, publik dapat melihat total penerimaan dan pengeluaran yang digunakan oleh para kandidat untuk berkampanye. Pada …

Pada Pemilu 2009, Nielsen Advertising Service (2009) melaporkan, pendanaan kegiatan Pemilu, khususnya kampanye, cenderung meningkat. Pemilu Presiden 2009 berimbas pada meningkatnya belanja pemerintahan dan politik sebesar 108 persen. Tercatat untuk dana kampanye capres-cawapres sendiri menyentuh angka Rp. 308 miliar rupiah. …

Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Hinca Pandjaitan, menyerahkan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK). Hinca mengungkapkan, total penerimaan dana kampanye Partai Demokrat untuk keperluan Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019 yakni 190 miliar rupiah. 180 miliar rupiah berasal dari calon anggota legislatif …

Masing-masing peserta pemilu wajib menyerahkan tiga laporan pertanggungjawaban dana kampanye kepada kanton akuntan publik (KAP) melalui Komisi Pemilihan Umum (KPU). Satu, Laporan Awal Dana Kampanye (LADK). Dua, Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK). Tiga, Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye …

Jumat (5/4), Setara Institute mengadakan diskusi bertajuk “Mengawal Integritas Pemilu: Hak Pilih, Akuntabilitas Dana Politik, dan Penegakan Hukum” di Hotel Ashley, Gondangdia, Jakarta Pusat. Akuntabilitas dana politik, khususnya dana kampanye, menjadi salah satu sorotan pembahasan, sebab tak banyak perhatian pada …