Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Hinca Pandjaitan, menyerahkan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK). Hinca mengungkapkan, total penerimaan dana kampanye Partai Demokrat untuk keperluan Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019 yakni 190 miliar rupiah. 180 miliar rupiah berasal dari calon anggota legislatif (caleg), sementara sisanya merupakan sumbangan dari perorangan petinggi Partai Demokrat. “Kami telah menyerahkan dokumen yang lengkap ke KPU. Yang kami …

Masing-masing peserta pemilu wajib menyerahkan tiga laporan pertanggungjawaban dana kampanye kepada kanton akuntan publik (KAP) melalui Komisi Pemilihan Umum (KPU). Satu, Laporan Awal Dana Kampanye (LADK). Dua, Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK). Tiga, Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK). Dua laporan telah diserahkan pada tahapan sebelumnya, LPPDK mesti diserahkan paling lambat 15 hari sejak pemungutan suara. Koordinator bidang …

Jumat (5/4), Setara Institute mengadakan diskusi bertajuk “Mengawal Integritas Pemilu: Hak Pilih, Akuntabilitas Dana Politik, dan Penegakan Hukum” di Hotel Ashley, Gondangdia, Jakarta Pusat. Akuntabilitas dana politik, khususnya dana kampanye, menjadi salah satu sorotan pembahasan, sebab tak banyak perhatian pada isu ini. Padahal, tidak akuntabelnya dana kampanye dapat menjadi bom waktu korupsi politik. “Akuntabilitas dana politik belum dapat perhatian banyak. …

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini mengatakan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) semestinya mulai masuk menyelidiki aliran uang di dalam pelaporan dana kampanye. Korupsi politik terjadi karena ketiadaan pengawasan dana kampanye dan dana politik. Pengawasan dana kampanye mestinya tak hanya dilakukan terhadap rekening khusus dana kampanye. “Jangan hanya rekening khusus dana kampanye yang diawasi. Makanya baik …

Dari pemilu ke pemilu, persoalan dana kampanye yang tak diseriusi sudah menjadi banalitas. Isu tersebut dibicarakan banyak pihak, seperti media, pegiat, dan penyelenggara pemilu, tetapi aspek akuntabilitas dana kampanye masih menjadi ”barang yang mahal”. Pada Pilkada 2015, ada salah satu kandidat yang diduga kuat melanggar aturan dana kampanye karena tak lengkap dan jujur melaporkan penerimaan dan pengeluaran dana kampanyenya, tetapi …

Pemilu perlu dirumuskan melalui undang-undang untuk meminimalkan peran negara. Ada tren keliru dari perubahan regulasi. Selama ini pemangku kepentingan pemilu menganggap, untuk membuat pemilu semakin baik aturan harus diperbanyak. Konsekuensinya peran negara semakin bertambah. Hasilnya, seperti yang terjadi di bidang lain, negara tak hanya makin otoritarian tapi juga merengut kebebasan. Salah satu bentuk intervensi terlalu jauh negara terhadap pemilu adalah …

Batasan sumbangan dana kampanye diwacanakan dinaikkan hingga dua kali lipat dari yang berlaku pada Pilpres dan Pileg 2014. Wacana penaikan batasan dana kampanye ini berpotensi membuat kandidat peserta pemilu makin terjerat kepentingan pemodal besar. “Batasan sumbangan pihak ketiga yang semakin tinggi akan membuat kandidat pemilu semakin bergantung pada big donors. Ketergantungan yang tinggi pada big donors akan berdampak panjang pada …

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dinilai mesti dilibatkan dalam penanganan politik uang dan pemeriksaan dana kampanye. KPK dan PPATK memiliki kapabilitas yang kuat dalam penyelidikan, sehingga perannya dinilai mampu membongkar kasus politik uang dan dana kampanye yang berpotensi melahirkan transaksi kebijakan. “Politik uang dan dana kampanye ini sulit dilacak. Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) …

20 Desember mendatang, masing-masing pasangan calon (paslon) akan menyerahkan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK). Masyarakat perlu mencermati laporan tersebut untuk memonitor kekuatan politik uang yang berpotensi dimainkan selama masa kampanye hingga hari pemungutan suara. “Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye ini hal yang baik. Pertama, dapat memastikan dana kampanye itu akuntabel atau tidak. Kedua, menjadi referensi untuk memilih atau tidak …