Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI telah mempublikasi Indeks Kerawanan Pemilihan Kepala Daerah 2024 sejak 6 Maret 2023. Berdasarkan indeks tersebut, provinsi DKI Jakarta menjadi provinsi paling rawan untuk isu kampanye di media sosial. Setelahnya, provinsi Maluku Utara, Kepulauan Bangka …
Read More »Tag Archives: disinformasi
Prebunking Dinilai Penting Cegah Dampak Disinformasi di Pilkada
Pencegahan disinformasi melalui prebunking atau vaksinasi disinformasi kepada masyarakat dinilai Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo) sebagai langkah krusial yang perlu dilakukan sejak dini. Sebagaimana halnya cara kerja vaksin dalam dunia medis, prebunking diyakini mampu membangun ketahanan masyarakat terhadap disinformasi politik. …
Read More »Potensi Hoaks di Pilkada 2024 Diprediksi Tinggi
Pengamat komunikasi politik Universitas Gajah Mada, Nyarwi Ahmad, memprediksi hoaks di Pilkada Serentak 2024 akan banyak beredar. Pilkada Serentak dilakukan di seluruh kabupaten/kota dan provinsi di Indonesia, atau sebanyak 508 daerah untuk memilih bupati/wali kota dan 37 provinsi untuk gubernur …
Read More »Gangguan Informasi Pemilu 2024 dan Antisipasi Pilkada Serentak
Jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 gangguan informasi pemilu diprediksi bakal kembali meningkat. Berbeda dengan Pilpres, gangguan informasi di Pilkada memiliki kekhasan masing-masing daerah. Masyarakat Antifitnah Indonesia (Mafindo) mencatat sejak 2018 hingga 2023 disinformasi terkait politik terus meningkat, terutama …
Read More »Bawaslu Dorong Kolaborasi Multipihak di Daerah untuk Pilkada 2024
Tenaga ahli Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat, Ronald Monoach mendorong Bawaslu di daerah untuk membentuk kolaborasi multipihak bersama organisasi masyarakat sipil dan platform digital untuk mencegah dan menangani disinformasi di Pemilihan Kepala …
Read More »Semua Negara di Asia Tenggara Menghadapi Disinformasi Politik (2)
Kasus Malaysia, disinformasi dipropaganda untuk mengeksploitasi persaingan politik dan meningkatkan ketegangan rasial, terutama antara komunitas Muslim Melayu yang merupakan mayoritas dengan kelompok-kelompok minoritas non-Melayu. Pasukan siber profesional juga teramati memainkan isu agama, sehingga berdampak pada disintegrasi sosial. Lebih dari itu, …
Read More »Ragam Langkah Pemerintah di Asia Tenggara Hadapi Disinformasi (2)
Sama seperti Indonesia, Malaysia juga mengimplementasikan program literasi digital di berbagai daerah. Pengawasan dan penghapusan konten berbahaya dilakukan oleh Komisi Komunikasi dan Multimedia. Inisiasi cek fakta pun turut dikembangkan. Di Filipina, beberapa langkah telah diambil oleh lembaga berwenang. Dalam pemilu …
Read More »Ragam Langkah Pemerintah di Asia Tenggara Hadapi Disinformasi (1)
Fenomena disinformasi ditemukan di seluruh negara di Asia Tenggara. Disinformasi menjadi masalah yang dikhawatirkan, sebab 68 persen masyarakat Asia Tenggara memiliki akun media sosial, dan internet telah menjadi sumber informasi alternatif yang dirujuk oleh masyarakat. Kekhawatiran yang muncul yakni, rendahnya …
Read More »Semua Negara di Asia Tenggara Menghadapi Disinformasi Politik (1)
Konsultan peneliti Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Fitriani, mengatakan bahwa semua negara di Asia Tenggara mengalami fenomena disinformasi dengan berbagai tingkatannya. Pada umumnya, disinformasi di kawasan ini digunakan untuk membentuk narasi politik, mempertajam polarisasi politik, memengaruhi proses pemilu, …
Read More »Kode Etik Kampanye di Media Sosial untuk Pemilu 2024
Riset Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) berjudul “Gangguan terhadap Hak Memilih di Pemilu 2019 dan Pilkada 2020: Fenomena dan Upaya Penanggulangan” (2020) mengidentifikasi tiga bentuk voter suppression dalam pemilu Indonesia. Pertama, diskriminasi dalam regulasi, seperti kewajiban kepemilikan KTP elektornik …
Read More »