Masing-masing peserta pemilu wajib menyerahkan tiga laporan pertanggungjawaban dana kampanye kepada kanton akuntan publik (KAP) melalui Komisi Pemilihan Umum (KPU). Satu, Laporan Awal Dana Kampanye (LADK). Dua, Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK). Tiga, Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK). Dua laporan telah diserahkan pada tahapan sebelumnya, LPPDK mesti diserahkan paling lambat 15 hari sejak pemungutan suara. Koordinator bidang …

Komisi Pemilihan Umum (KPU), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Indonesia Corruption Watch (ICW) mendorong agar pemilih memilih calon anggota legislatif (caleg) yang jujur. KPU telah mempublikasi 81 nama caleg mantan koruptor, dan pada awal April 2019, KPK akan mepublikasi nama-nama anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI periode 2014-2019 yang mempublikasi Laporan Harta Kekayan Pejabat Negara (LHKPN). Pemilih diharapkan tak memilih …