Mengevaluasi lembaga penyelenggara pemilu pun termasuk di dalamnya menyertakan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Pada konteks Pemilu 2019, DKPP menambah sikap rivalitas lembaga penyelenggara pemilu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Guru Besar Ilmu Politik Universitas Airlangga, Ramlan Surbakti mengevaluasi DKPP dengan titik berangkat kasus pemecatan Evi Novida Ginting oleh DKPP. Kasus itu memperingatkan agar perlu pembedaan antara …

Revisi Undang-Undang (UU) Pemilu direncanakan untuk dibahas pada awal 2021. Tak ingin tertinggal isu seperti revisi-revisi sebelumnya, para pegiat pemilu dan akademisi mendorong isu desain kelembagaan penyelenggara pemilu untuk menjadi salah satu isu krusial dalam pembahasan. Sejumlah gagasan dikemukakan para pegiat pemilu dan akademisi pada diskusi virtual terbatas (28/12). Peneliti Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Universitas Andalas, Charles Simabura mengusulkan, kelembagaan …

Rivalitas lembaga penyelenggara pemilu tak mereda dan malah dilanggengkan. Padahal, merujuk UU Pemilu, ketiga lembaga penyelenggara pemilu, yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) merupakan kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu. Pegiat pemilu dan akademisi menempatkan ini sebagai salah satu masalah prinsipil yang penting dievaluasi serius. “Lembaga penyelenggara pemilu saling bersaing. Peraturan Bawaslu …

Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDIP) menjadi satu-satunya fraksi yang tak setuju mempermanenkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Malah, FPDIP berpendapat KPU Kabupaten/Kota adhoc, Bawaslu RI-Kabupaten/Kota adhoc (sementara atau hanya di tahun pemilu). “KPU permanen sampai provinsi. Tapi kalau Bawaslu itu adhoc dari nasional sampai kabupaten/kota,” kata perwakilan FPDIP, Arif Wibowo dalam pertemuan DPR dan Kementerian …

Panitia khusus RUU Penyelenggaraan Pemilu menggulirkan wacana perubahan sifat kelembagaan penyelenggara pemilu tingkat kabupaten/kotamenjadi ad hoc. Gagasan tersebut direspons beragam oleh para pemangku kepentingan pemilu. Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan tak setuju karena tak sesuai dengan sifat lembaga KPU yang permanen, sebagaimana dimaksud Pasal 22 E Ayat (5) UUD 1945. Sementara, penggiat pemilu berpandangan pansus perlu menjelaskan kepada publik …