Tag Archives: kodifikasi

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1917 tentang Pemilihan Umum (UU No 7/2017) merupakan kodifikasi dari tiga undang-undang sehingga sangat tebal. Undang-undang ini terdiri dari 317 halaman undang-undang, 116 halaman penjelasan, dan 33 lampiran; terdiri dari 6 buku, 31 bab, 82 bagian, …

Undang-undang Pemilu Pasca-Paripurna: Draft Batang Tubuh RUU Pemilu kirim ke Setneg, Final 24 Juli 2017-1 Draft Penjelasan RUU Pemilu kirim ke Setneg, Final 24 Juli 2017 Lampiran I_Jumlah Anggota KPU Provinsi dan Kabupaten Kota, kirim ke Setneg 24 Juli 2017 …

Pengaturan pemilu secara parsial, berupa undang-undang pemilu legislatif (UU No 8/2012), undang-undang pemilu presiden (UU No 42/2008), dan undang-undang pilkada (UU No 1/2015 juncto UU No 8/2015), serta undang-undang penyelenggara pemilu (UU No 15/2011), telah menghasilkan 4 masalah serius: pertama, …

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 penyelenggaraan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan (Pemilu Legislatif) akan digelar bersamaan atau serentak pada tahun 2019. Tentunya hal ini akan menjadi babak baru dalam perkembangan demokrasi di Indonesia. …

Kebutuhan Indonesia mempunyai satu naskah undang-undang kepemiluan semakin mendesak setelah Mahkamah Konstitusi memutuskan pemilu serentak diselenggarakan di 2019. Urgensi satu naskah UU Pemilu tak hanya soal sinergitas ragam undang-undang kepemiluan dan kelestariannya tapi juga mutlak dibutuhkan sebagai pijakan hukum penyelengaraan …

Adanya putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 mengenai pemilu legislatif dan eksekutif dilakasanakan secara bersamaan pada 2019, semakin menguatkan pentingnya kodifikasi UU pemilu. Dalam sudut pandang hukum, Anke Freckmann dan Thomas Wegerich (1999) menjelaskan kodifikasi sebagai ide untuk menstrukturkan hukum-hukum yang ada …