Kasus korupsi di tubuh partai politik tak lagi asing terdegar. Seperti kasus Suap PLTU Riau yang hasilnya diduga mengalir untuk pembiayaan Munaslub Partai Golkar, atau korupsi berjamaah Kader Partai Demokrat yang menyisakan monumen Wisma Atlet Hambalang yang mangkrak. Selain itu, korupsi Menteri KKP Edhy Prabowo (Gerindra) dan Mensos Juliari Batubara (PDIP) turut menambah panjang daftar kader partai politik yang melakukan …

Publik dibuat riuh pasca Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan KPK terhadap Nurdin Abdullah, Gubernur Sulawesi Selatan. KPK menyita uang sebesar Rp 3,5 Miliar, akibat dugaan suap kepada Nurdin dari sebuah perusahaan agar dilibatkan dalam proyek infrastruktur yang sedang digencarkan di Sulsel. Kasus ini, menambah panjang catatan hitam korupsi kepala daerah. Tercatat, pasca KPK dibentuk, sebanyak 21 Gubernur dan 122 …

Korupsi oleh Menteri Sosial, Juliari Batubara pada jelang pemungutan suara Pilkada 2020 menambah catatan panjang menteri korupsi era Presiden Joko Widodo. Sebelumnya pada akhir November 2020, korupsi ekspor benih lobster dilakukan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo. Dua kasus korupsi ini mengingatkan kasus korupsi proyek pembangkit listrik oleh Idrus Marham (Menteri Sosial) dan korupsi dana hibah oleh Imam Nahrawi …

92% peserta pilkada dibiayai oleh cukong, demikian statmen Menko Polhukam Mahfud MD di media yang terbit pertengahan bulan September 2020. Seorang tokoh publik yang memiliki disiplin keilmuan dan jabatan strategis tentu tak akan sembarangan melempar data ke tengah publik. Persentase sebanyak itu menandakan hampir seluruh peserta pilkada dibiayai oleh cukong politik dan hanya 8% dari peserta pilkada yang bersumber dari …

Aparatur sipil negara yang melanggar netralitas pilihan pemilu salama ini lemah dalam penindakannya. Memperkuat pengawasan kepada pejabat berwenang dinilai lebih bisa menjaga netralitas ASN dan signifikan mengurangi dampak buruk pelanggaran netralitas ASN. Penindakan satu persatu individu ASN yang bersikap tidak netral selain tidak lebih berpengaruh tapi juga amat sulit dilakukan sehingga menyimpulkan hasil penindakan yang lemah. “ASN tidak netral bisa …

Ketika penulis dihubungi oleh Ketua Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (PERLUDEM) Titi Anggraini untuk menulis artikel mengenai politik uang (money politics) dalam rangka memperingati 50 tahun Prof. Topo Santoso, SH. MH., Ph.D (Guru Besar Fakultas Hukum UI) tanpa berpikir panjang, saya menyanggupinya. Ada 3 alasan yang ingin saya kemukakan, yakni: pertama, kendatipun penulis tidak pernah mengenyam pendidikan secara langsung dari …

International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA) dalam buku “Pendanaan Partai Politik dan Kampanye Pemilu” menyimpulkan, permasalahan berat dalam politik Indonesia adalah makin menguatnya kekuasaan politik dengan sektor bisnis. Keadaan politik Indonesia seperti yang terjadi di negara-negara Afrika, korupsi politik berkelindan dengan bisnis sumber daya alam seperti tambang. Kontestasi pemilu dikuasai segelintir orang yang memiliki/kuat terhubung oleh mega bisnis …

Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 20/2018 tentang Pencalonan Anggota DPR dan DPRD yang didalamnya terdapat larangan koruptor mencalonkan dinilai sejumlah pihak sebagai terobosan. KPU tak hanya berperan mencegah korupsi politik tapi juga menjamin konsistensi regulasi pemilu serentak yang melarang mantan koruptor mencalonkan di semua bentuk kepesertaan pemilu. Larangan ini pun mendapat dukungan pegiat hak asasi manusia. Pada Bagian Ketiga Persyaratan …

Politik kekinian di Indonesia dapat diilustrasikan menjadi tiga ungkapan, yakni berbiaya tinggi, berisiko tinggi, tetapi—bagi yang menang—akan mendatangkan keuntungan besar. Sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia (Christian Wullf: 2011), Indonesia secara bersamaan juga menghadapi persoalan besar, yakni korupsi. Secara konseptual, harusnya dalam negara yang demokratis, korupsi jadi semakin minim. Namun demokrasi yang dijalankan pada kenyataannya banyak menyimpang karena …

Menurut survei Indeks Persepsi Korupsi Transparansi Internasional (TI), skor Indonesia pada 2017 tidak beranjak membaik alias stagnan, yakni ada pada 3.7 atau sama dengan tahun lalu. Oleh TI, Indonesia masih dianggap sebagai negara di urutan menengah-bawah dalam soal keberhasilan pemberantasan korupsi. Perihal kemandekan skor Indonesia, TI memiliki dua argumentasi, yaitu maraknya korupsi politik dan korupsi di sektor penegak hukum. Korupsi …