JAKARTA, KOMPAS — Masyarakat sipil mendorong Komisi Pemilihan Umum segera bersikap terkait rencana mereka melarang mantan narapidana tindak pidana korupsi untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif pada Pemilihan Umum 2019. Kemandirian sikap KPU dilindungi oleh konstitusi. Sikap partai politik, termasuk dalam hal ini pemerintah dan juga Bawaslu, dinilai berseberangan dengan keinginan masyarakat yang menginginkan proses demokrasi yang lebih baik dan …
JAKARTA, KOMPAS — Hampir 50 persen anggota DPR yang selama ini diproses hukum oleh KPK telah menjadi anggota legislatif lebih dari satu periode. Korupsi yang mereka lakukan umumnya berupa suap. Berdasarkan data dari KPK, ada 65 anggota DPR dari periode 1999-2019 yang telah diproses hukum oleh KPK. Dari jumlah itu, 30 orang terpilih sebagai wakil rakyat tidak hanya sekali. Terakhir, KPK …
Calon anggota legislatif di nomor urut satu paling diuntungkan dan paling berpeluang terpilih dalam sistem pemilu terbuka terbatas. Perebutan nomor urut berpeluang berujung pada korupsi. Sistem pemilu selalu menjadi isu krusial dari awal hingga menjelang akhir pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) Pemilu. Hal ini menunjukkan bahwa perdebatan tak pernah usai antara partai pendukung sistem pemilu proporsional terbuka dan tertutup. Hingga menjelang tenggat …
Batasan sumbangan dana kampanye diwacanakan dinaikkan hingga dua kali lipat dari yang berlaku pada Pilpres dan Pileg 2014. Wacana penaikan batasan dana kampanye ini berpotensi membuat kandidat peserta pemilu makin terjerat kepentingan pemodal besar. “Batasan sumbangan pihak ketiga yang semakin tinggi akan membuat kandidat pemilu semakin bergantung pada big donors. Ketergantungan yang tinggi pada big donors akan berdampak panjang pada …
Laporan dana kampanye peserta pemilu jadi praktek sebatas pengguguran kewajiban. Regulasi mengharuskan dana kampanye dilaporkan tapi tak menyertakan validasi akuntansi dan sanksi jika tak sesuai. Ketaksesuaian laporan dana kampanye dengan jumlah belanja sebenarnya jadi salah satu paradoks pemilu berprinsip jujur dan adil (Jurdil). Tak terjaminnya kesesuaian laporan dana kampanye di Pilkada 2015 setidaknya berdampak dua keburukan. Pertama, tak sesuai dengan …
Panama Papers menguak kepemilikan perusahaan di negeri suaka pajak. 899 nama taipan Indonesia yang beberapa di antaranya berafiliasi dengan partai menguatkan tesis bahwa partai dikendalikan uang haram. Segelas air mineral diteguk Marcin Walecki saat membuka diskusi terbatas soal standar internasional dalam pengaturan keuangan partai. Seorang Penasihat Senior  International Foundation for Electoral System (IFES) untuk isu Keuangan Politik ini kemudian mengibaratkan …
9 Desember 2015, hari pemungutan suara Pilkada di 264 daerah (5 daerah ditunda) juga merupakan hari antikorupsi sedunia. Transparency International Indonesia melalui Youth Department menyelenggarakan “Jumat Keramatâ€, pertunjukan jenakata (standup comedy) memperingati Hari Antikorupsi dan HAM Internasional. Sebuah upaya mengubah pemaknaan horror yang cenderung klenik menjadi pengingatakan pada hari penangkapan/pertanyaan/persidangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap koruptor, pelaku yang sebabkan …
Pada 2013, Indonesia Corupption Watch (ICW) merilis 36 daftar sementara calon legislator (caleg) yang diragukan komitmennya di dalam pemberantasan korupsi. Tak sedikit caleg dan partai saat itu menolak, bahkan di antara mereka menyerang balik ICW. Donal Fariz, peneliti korupsi politik ICW mengatakan, pentingnya pemilih mengetahui komitmen setiap caleg di dalam pemberantasan korupsi. Tujuannya, tak lain memastikan pemilih untuk tak salah …
Transparency International Indonesia (TII) telah merilis Survei Integritas Anak Muda 2012 pada Mei 2013 lalu. Survei yang diselenggarakan pada Juli – Desember 2012 itu untuk melihat pandangan pemuda di Jakarta berusia 16 – 30 tahun tentang integritas dan antikorupsi. Hasil yang didapat menunjukan angin segar. Sebanyak 68% – 78% dari 1012 pemuda yang disurvei setuju berperilaku jujur dan berintegritas untuk …
Pilkada Langsung dan Mahkamah Konstitusi merupakan bagian capaian Reformasi. Substansinya penguatan otonomi daerah sebagai Agenda Reformasi. Belakangan dua capaian Reformasi tersebut dikritik banyak pihak. Pilkada Langsung dinilai mendorong dinasti politik menguat, politik uang dan korupsi di daerah, kerusuhan antarpihak, dan konflik berdasar hasil pilkada yang selalu tak bisa diterima. MK yang berkewenangan menyelesaikan sengketa pilkada dikritik karena menjadi abai terhadap …
