Pemerintah melalui Perppu Nomor 2 Tahun 2020 tetap bergeming bahwa pemilihan kepala daerah akan diselenggarakan pada 9 Desember 2020. Seperti kita ketahui bersama, awalnya Pilkada 2020 akan diselenggarakan pada 23 September untuk memilih 9 gubenur, 224 bupati, dan 37 walikota secara serentak. Sebelum Indonesia terkena pandemi COVID-19, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah melakukan serangkaian tahapan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020. Namun …

Pegiat Network for Democracy and Electoral Integrity (Netgrit), Hadar Nafis Gumay mengajak masyarakat sipil memantau Pilkada Serentak 2020. Menurut anggota Komisi Pemilihan Umum 2012-2017 ini, masyarakat sipil tetap penting memantu penyelenggaraan pilkada dalam pandemi. “Ayo para pemantau mendaftar!” ajak peraih Bintang Penegak Demokrasi itu (1/7). Hadar menjelaskan, pilkada yang dipaksakan pada masa pandemi ini justru semakin banyak tantangan yang dapat …

Rendahnya akuntabilitas politisi terpilih salah satu permasalahan pemilu Indonesia. Rakyat sebagai pemilih tak bisa meminta pertanggungjawaban dewan terpilih. Kolektivias tanah dan masyarakat adat bisa memperkuat akuntabilitas pemilu. “Adakah dari kita yang pernah didatangi dewan? Kalau ada paling bisa dihitung jari satu tangan,” kata Peneliti IPC, Arbain Albanjari dalam Kongres Nasional Masyarakat Adat Nusantara V di Desa Tanjung Gusta, Deli Serdang, …

“Gus Dur pernah jadi Presiden tapi Megawati cuma menggantinya.” Tempatkan Gusdur sebagai penyandang disabilitas dan Megawati sebagai perempuan. Keberhasilan sebagai presiden pernah dicapai warga berstigma cacat tapi belum bagi yang bervagina. Padahal secara umum, penyandang disabilitas di pemilu tragis berkeadaan. Selain didiskriminasi “Yang Normal”, penyandang disabilitas pun jauh lebih didiskriminasi dibanding perempuan. Pertanyaannya, kenapa dalam pemilu Indonesia ada afirmasi perempuan …

Pengaturan pemilu secara parsial, berupa undang-undang pemilu legislatif (UU No 8/2012), undang-undang pemilu presiden (UU No 42/2008), dan undang-undang pilkada (UU No 1/2015 juncto UU No 8/2015), serta undang-undang penyelenggara pemilu (UU No 15/2011), telah menghasilkan 4 masalah serius: pertama, tumpang tindih dan kontradiksi pengaturan; kedua, pengulangan atau duplikasi pengaturan; ketiga, standar beda atas isu yang sama; dan keempat, tidak …

Sebagian warga berhak pilih di Pilkada 2017 harus bertepuk sebelah tangan. Beberapa petugas tempat pemungutan suara (TPS) tak paham regulasi mengenai kartu undangan (C6) dan pemilih pemilik e-KTP di luar daftar pemilih tetap (DPT). Sistem informasi data pemilih (Sidalih) yang akurat tak dimanfaatkan petugas di banyak TPS melalui ponselnya untuk memastikan hak pilih para pemilih. Syarat usia minimal 25 tahun …

Pemilu adalah variabel paling mendasar dalam sistem politik demokrasi. Sebuah keniscayaan bagi negara demokrasi untuk menyelenggarakan pemilu secara berkala. Pemerintahan “dari, oleh, dan untuk rakyat” mensyaratkan keterlibatan penuh masyarakat menjalankan pemerintahan dengan pemilu sebagai pintu masuknya. Wahlke (1971; dalam Bishin, 2009:40) mengatakan, idealnya pemilu menjadi cara masyarakat mengevaluasi perilaku politisi. Di mana secara konseptual, pemilu dirancang sebagai wujud legitimasi masyarakat …

Pilkada Banten Apps Challenge 2016 akhirnya dimenangkan aplikasi “Sedanten”. Aplikasi informasi kompak pilkada dan layanan pemilih disabilitas ini menyisihkan 32 finalis dan 12 besar aplikasi lainnya. Para pemangku kepentingan kepemiluan berharap semua karya lomba aplikasi digital pemilu digunakan luas para pemilih dan berkelanjutan untuk pemilu-pemilu berikutnya. “Selamat untuk semua pemenang. KPU Banten akan menyempurnakan aplikasi yang dihasilkan untuk disosialisasikan dan …

Pilkada Banten Apps Challenge 2016 akhirnya mendapatkan 5 juara. “Sedanten”, “Banten Memilih”, “Sitami”, “Maju-maju Pilkada”, dan “Debus” secara berurutan meraih total hadiah uang tunai sebesar Rp 32 juta. “Kami mengucapkan, selamat untuk semua pemenang,” kata Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten, Agus Supriyatna pada penutupan acara di Universitas Multimedia Nusantara, Tangerang, Banten (17/12). Menurut Agus, KPU Banten akan menyempurnakan aplikasi …

Performa KPU RI yang cukup progressif direspon publik dengan memanfaatkan aplikasi dan data-data yang tersedia, bahkan turut mengelola dan menyajikannya kembali melalui inovasi aplikasi lain seperti API Pemilu, Mata Massa, Kawal Pemilu, Jari Ungu, dan banyak lagi. Lempar-sambut inovasi teknologi ini terus menggiring pemilu Indonesia agar semakin ramah data. Keramahan ini hanya dapat diwujudkan dengan Data Terbuka, atau Open Data. …