Pada pertengahan Maret 2020, publik heboh mengetahui Evi Novida Ginting dipecat dari jabatannya sebagai Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Evi dipecat lantaran dinilai melanggar kode etik. Namun, pada Senin (24/8/2020) kemarin, Evi ditetapkan kembali sebagai Komisioner KPU RI. Hal yang cukup menarik perhatian penulis adalah pernyataan Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Muhammad …
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mengeluarkan rilis menanggapi kembali bekerjanya anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Evi Novida Ginting. DKPP menyampaikan beberapa pernyataan, salah satunya mengingatkan kepada KPU untuk mengutamakan integritas dibanding mempertahankan jabatan. “…mengawal integritas penyelenggaraan pilkada harus diutamakan daripada kepentingan individu untuk sekedar mempertahankan jabatan,” tertulis Rilis Resmi DKPP yang ditandatangi Ketua DKPP, Muhammad (24/8). Selengkapnya isi rilis tersebut …
Evi Novida Ginting per 24 Agustus 2020 mulai bekerja kembali sebagai anggota Komisi Pemilihan Umum pusat. Sikap KPU melibatkan Evi lagi berdasar Keputusan Presiden yang mencabut Keputusan sebelumnya tentang pemberhentian tidak hormat hasil Putusan pemberhentian tetap oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). “Hari ini ketikan Keputusan Presiden ini saya sampaikan secara resmi kepada Bu Evi,” kata Arief Budiman dalam konferensi …
Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mencabut Keputusan Presiden (Keppres) tentang Pemberhentian Tidak Hormat Anggota Komisi Pemilihan Umum, Evi Novida Ginting. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) tetap yakin pada putusannya yang final dan mengikat. Keppres dan semua proses panjang keadilan pemilu ini diharapkan jadi evaluasi DKPP, Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). “Kita akan segera tindak lanjuti sesuai …
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menekankan bahwa putusannya adalah final dan mengikat. Sifat putusan lembaga kode etik pemilu yang dijamin UU 7/2017 ini diingatkan lagi oleh DKPP pada konteks Keputusan Presiden 83/2020 tentang pencabutan Keppres Pemberhentian Tidak Hormat anggota Komisi Pemilihan Umum 2017-2022, Evi Novida Ginting. “DKPP menjalankan amanat UU 7/2017 bahwa sifat Putusan DKPP adalah final dan mengikat,” tegas …
Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo mencabut Keputusan Presiden (Keppres) tentang Pemberhentian Tidak Hormat Anggota Komisi Pemilihan Umum, Evi Novida Ginting Manik. Keppres Nomor 83/2020 tentang Pencabutan Kepres Nomor 34/2020 ini merupakan dasar peraturan perundang-undang sebagai tanda Presiden tak mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung pascaputusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). “Dengan hormat bersama ini kami sampaikan Salinan dan Petikan Keputusan Presiden …
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mengeluarkan putusan pada 18 Maret 2020 di Jakarta yang memberhentikan tetap satu anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) tingkat pusat, Evi Novida Ginting. Sedangkan, enam anggota lainnya mendapat sanksi “Peringatan Keras Terakhir”. Oleh DKPP, pemberhentian tetap kali pertama anggota KPU tingkat pusat ini bukan disebabkan karena manipulasi hasil Pemilu 2019 melainkan karena salah tafsir Putusan MK …
