Fenomena politik uang menyebar sangat cepat dan menggejala hampir di seluruh wiayah Indonesia. Menjelang pemilu, politik uang dapat dilihat pada berbagai level pemilihan, mulai dari Pilpres, Pileg DPR, DPD, DPRD Provinsi dan Kab/Kota, Pilkada, hingga Pemilihan Kepala Desa. Praktik politik …
Read More »Tag Archives: penegakan hukum
Bawaslu dan Benang Kusut Penanganan Politik Uang
Putusan Bawaslu Provinsi Lampung pada 6 Januari 2021 cukup menyentak publik. Putusan Nomor 02/Reg/L/TSM-PW/08.00/XII/2020 ini menyatakan, laporan atas pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu pasangan calon peserta pemilu dengan Nomor urut 3 (Eva Dwiana-Deddy Amarullah) terbukti secara sah dan meyakinkan. …
Read More »Ironi Demokrasi OLEH HASYIM ASY’ARI
Jefferson Soleiman Montesqiue Rumajar, terdakwa korupsi dan ditahan di LP Cipinang, dilantik sebagai Wali Kota Tomohon di Kantor Menteri Dalam Negeri, Jumat (7/1). Pelantikan terjadi di kantor Gamawan Fauzi, yang pernah dianugerahi julukan kepala daerah antikorupsi saat menjabat sebagai Bupati …
Read More »Memahami Hoax dalam UU Pilkada
Undang-undang Pilkada 1/2015 jo 8/2015 jo 10/2016 jo 6/2020 tidak mengatur secara khusus hoax. Ternyata, hanya ada satu ketentuan dalam UU Pilkada yang bisa dikaitkan dengan hoax. Hal ini merupakan tanda, penyikapan hoax dalam pilkada serentak berupa penegakan hukum jauh …
Read More »Evi Novida Ginting: Dari Kasus Ini, Tentu Perlu Ada Evaluasi Bersama
Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mencabut Keputusan Presiden (Keppres) tentang Pemberhentian Tidak Hormat Anggota Komisi Pemilihan Umum 2017-2022, Evi Novida Ginting. Berarti, kewenangan presiden tanpa pengupayaan banding ke Mahkamah Agung ini menjadi penutup proses hukum yang panjang dari pemberhentian tetap …
Read More »Evaluasi Pencabutan Keppres Pemberhentian Anggota Penyelenggara Pemilu
Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mencabut Keputusan Presiden (Keppres) tentang Pemberhentian Tidak Hormat Anggota Komisi Pemilihan Umum, Evi Novida Ginting. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) tetap yakin pada putusannya yang final dan mengikat. Keppres dan semua proses panjang keadilan pemilu …
Read More »DKPP Tegaskan Putusan Final dan Mengikat di Konteks Keppres 83/2020
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menekankan bahwa putusannya adalah final dan mengikat. Sifat putusan lembaga kode etik pemilu yang dijamin UU 7/2017 ini diingatkan lagi oleh DKPP pada konteks Keputusan Presiden 83/2020 tentang pencabutan Keppres Pemberhentian Tidak Hormat anggota Komisi …
Read More »Presiden Cabut Keppres Pemberhentian Tidak Hormat Evi Novida Ginting
Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo mencabut Keputusan Presiden (Keppres) tentang Pemberhentian Tidak Hormat Anggota Komisi Pemilihan Umum, Evi Novida Ginting Manik. Keppres Nomor 83/2020 tentang Pencabutan Kepres Nomor 34/2020 ini merupakan dasar peraturan perundang-undang sebagai tanda Presiden tak mengajukan kasasi …
Read More »Tiga Model Peradilan Khusus Pemilu untuk Revisi UU Pemilu
Perbaikan peradilan pemilu jangan sampai kembali dilupakan dalam revisi undang-undang pemilu. Ada tiga model pilihan peradilan pemilu yang bisa diterapkan. Apapun pilihannya berkonsekuensi pada pemenuhan syarat agar perbaikan peradilan pemilu memang menghilangkan kompleksitas sehingga bisa menghasilkan kepastian dan keadilan hukum. …
Read More »Putusan PTUN Jakarta Baik Jadi Evaluasi Perbaikan Pengadilan dan Kelembagaan Pemilu
Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta telah pembatalan Keputusan Presiden berdasar Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mengenai pemberhentian tidak hormat anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU), Evi Novida Ginting Manik. Putusan PTUN Jakarta ini baik jadi evaluasi tiga lembaga …
Read More »