Tag Archives: pilkada langsung

International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA) dalam buku “Pendanaan Partai Politik dan Kampanye Pemilu” menyimpulkan, permasalahan berat dalam politik Indonesia adalah makin menguatnya kekuasaan politik dengan sektor bisnis. Keadaan politik Indonesia seperti yang terjadi di negara-negara Afrika, korupsi …

Survei yang dilakukan Polling Center bersama The Asia Foundation pada 2017 menujukkan, masyarakat cenderung sangat permisif dengan politik uang. Bahkan sebanyak 59 persen responden menilai politik uang adalah rezeki. Singkatnya, jika masyarakat kelas menengah-bawah masih berkutat pada persoalan untuk memenuhi …

Rabu, 27 Juni 2018 akan jadi tanggal yang menentukan wajah pemerintahan lokal dan nasional. Pilkada 2018 merupakan gelombang ketiga dari tiga gelombang peyelenggaraan pilkada serentak. Dibanding dua gelombang sebelumnya (2015 dan 2017), Pilkada Serentak 2018 merupakan pesta demokrasi lokal terbesar …

Sudah hampir dua belas tahun Pemilihan  Kepala Daerah (Pilkada) diselenggarakan secara langsung.  Adalah rakyat sendiri yang berhak menentukan pemerintah daerahnya, tanpa lagi diwakili oleh DPRD. Di orde lama dan orde baru, bahkan pemerintah daerah pernah diangkat oleh Presiden saja. Dalam …

Undang-undang yang mengatur pilkada langsung disahkan pada Oktober 2004. Pertama kali diterapkan dalam pemilihan Bupati Kutai Kartanegara (Juni 2005). Artinya, rakyat Indonesia baru merasakan pengalaman pilkada langsung di masing-masing wilayahnya tidak lebih dari 2 kali. Di sisi lain, pengalaman pilkada …

Baru-baru ini, pemberitaan media hangat membicarakan draft Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) yang dalam tahap pembahasan oleh DPR RI. Dalam naskah akademik yang dipublikasikan, setidaknya ada dua hal utama yang menjadi concern dari RUU Pilkada ini. Pertama, perihal …

Satu lagi fraksi partai di Dewan Permusyawaratan Rakyat (DPR) mendukung pemilihan kepala daerah oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Hanya tinggal PDIP, Hanura, dan PKB yang mempertahankan pemilihan kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat. Direktur Indonesian Parliamentary Center (IPC), Sulastio …

Pengalaman di Indonesia selama ini menunjukkan setidaknya terdapat lima model pengisian jabatan kepala daerah. Kelimanya terkait dengan strata regulasi beserta konteks aspirasi daerah dan sejarah. Model pertama, kepala daerah dipilih secara tidak langsung. Di sini kepala daerah hanya ditunjuk/diangkat oleh …

Efisiensi anggaran, efisiensi sosial, efektivias pemerintahan menjadi salah satu landasan lima dari enam fraksi di Dewan Permusyawaratan Rakyat (DPR) mengubah mekanisme pemilihan kepala daerah. DPR mengusulkan kepala daerah kembali dipilih Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Sri Budi Eko Wardani, Direktur …

Lima dari enam fraksi di DPR berubah sikap soal mekanisme pemilihan kepala daerah. Mereka mengusulkan kepala daerah kembali dipilih Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Efisiensi anggaran, efisiensi sosial, dan minimalisasi korupsi jadi alasan. Abdullah Dahlan, peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), …