Tag Archives: politik uang

Praktek politik uang selalu berpotensi terjadi dalam setiap pemilu dan pilkada. Seiring perkembangan yang terjadi di masyarakat, politik uang tak lagi berpengaruh signifikan pada preferensi pemilih. Pada Mei 2024 lalu, Muda Bicara ID merilis hasil survey terhadap 140 responden yang …

Koordinator Bidang Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW), Egi Primayogha mengatakan praktik politik uang dan bantuan sosial (bansos) selalu terjadi di pemilu, bahkan cenderung meningkat. Politik uang tak lagi hanya ditawarkan oleh kandidat, namun menjadi permintaan pemilih. Politik uang yang …

Pesta demokrasi secara rutin kembali dijalankan setelah ditetapkannya calon Presiden dan Wakil Presiden dari tiga poros yang berbeda. Berbagai drama kepemiluan telah dan masih akan berlangsung sampai pada akhirnya diputuskan secara resmi oleh Komisi Pemilihan Umum sebagai pemenang. Tentu saja …

Demokrasi Indonesia cacat, begitulah bunyi data dari studi yang dilakukan oleh Economist Intelligence Unit (EIU). Indonesia hanya mendapatkan skor 6,71 (skala 10) pada indeks demokrasi tahun 2022. Nilai ini tak mengubah indeks demokrasi tahun sebelumnya dan masih memosisikan Indonesia sebagai …

Kasus korupsi di tubuh partai politik tak lagi asing terdegar. Seperti kasus Suap PLTU Riau yang hasilnya diduga mengalir untuk pembiayaan Munaslub Partai Golkar, atau korupsi berjamaah Kader Partai Demokrat yang menyisakan monumen Wisma Atlet Hambalang yang mangkrak. Selain itu, …

Semua jenis pemilu secara serentak sudah hampir pasti akan digelar pada tahun yang sama yakni tahun 2024. Dilihat dari sisi undang-undang yang menjadi dasar penyelenggaraan pemilu dan pilkada sejauh ini belum ada perubahan. Masih tetap menggunakan UU 7/2017 tentang Pemilihan …

Pilkada Serentak Tahun 2020 telah usai, begitu pula Pemilu 2019. Meski telah usai, keduanya tetap menyisa soal bagaimana menguatkan demokrasi kita. Salah satunya, bagaimana negara melihat demokrasi desa sebagai satu episentrum, sumber penguatan kualitas pemilu juga pilkada pada masa akan …

Pasca-PSU, tercatat hingga akhir Juni 2021, Mahkamah telah memutus 9 Perkara perselisihan hasil pilkada (PHP). Mayoritas Mahkamah menolaknya. Terdapat dua perkara yang dikabulkan oleh Mahkamah, yakni Labuhan Batu dan Yalimo. Secara umum, pemohon mendalilkan pelanggaran yang tidak berbeda dari PHP …

Peneliti Senior Litbang (Penelitian dan Pengembangan) Kompas Bambang Setiawan mengungkapkan hasil survei tahun 2020 kajian Litbang Kompas soal politik uang, mayoritas responden menjawab untuk tidak melaporkannya kepada pihak berwenang. “Mayoritas masyarakat tidak melaporkan praktik politik uang kepada pihak berwenang” ujar …

Tidak dapat dipungkiri, praktik politik uang menjadi masalah klasik pemilu Indonesia. Semakin suram manakala, patologi demokrasi ini terjadi secara dua arah. Politik uang terjadi bukan hanya berasal dari kandidat kepada pemilih, tetapi pemilih sudah menjajakan suaranya untuk dijual kepada kandidat. …