JAKARTA, KOMPAS — Badan Pengawas Pemilu berkomitmen memperketat pengawasan politik uang menjelang penyelenggaraan pemilu serentak pada 17 April 2019. Patroli pengawasan politik uang pun akan digelar memasuki masa tenang sejak 14 April 2019 hingga pencoblosan berlangsung. Bawaslu mengajak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk terlibat dalam patroli pengawasan yang hendak diresmikan pada Jumat (12/4/2019) sehingga diharapkan penanganan politik uang itu lebih …

Peneliti Litbang Kompas, Yohan Wahyu menilai kelahiran politik uang tak lepas dari masalah struktur hukum dan masalah kultur. Secara struktur hukum, regulasi untuk mencegah dan mengadili praktik politik uang belum cukup, dan secara kultur, masyarakat Indonesia lekat dengan kebiasaan memberikan uang sebagai tanda terima kasih. “Secara kultural, masih melekat ucapan terima kasih dengan memberi imbalan. Orang Jawa misalnya, ngasih uang …

Pasal 523 Undang-Undang (UU) Pemilu membatasi objek hukum yang dapat dikenakan sanksi pidana politik uang. Tak seperti Pasal 515 yang dapat menjerat semua orang jika melakukan politik uang pada saat pemungutan suara, Pasal 523 hanya ditujukan kepada pelaksana, peserta, dan tim kampanye. Namun ternyata, Pasal 523dapat dioperasionalisasikan untuk menjerat orang di luar objek hukum yang disebutkan. Putusan Badan Pengawas Pemilihan …

Indonesia Corruption Watch (ICW) mewanti-wanti Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk bersiap menghadapi gesekan politik yang mungkin terjadi karena kewenangan barunya. Bawaslu berwenang mendiskualifikasi peserta pemilu yang melakukan pelanggaran politik uang. “Sulit dibantah akan memunculkan gesekan piolitik yang makin kuat antara Bawaslu dan partai politik atau Komisi II DPR RI. Ini kan soal kepentingan juga,” kata Donal Fariz, koordinator divisi korupsi …

Ruang gerak pengenaan sanksi administrai politik uang di hari pemungutan suara pada pemilihan kepala daerah lalu dinilai terbatas. Hal tersebut disebabkan adanya Peraturan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) No. 13 yang menyebutkan laporan pelanggaran politik uang yang terstruktur, sistematis, masif dilaporkan paling lambat 60 hari sebelum hari pemungutan suara. Untuk Pilkada 2017, Bawaslu menyiapkan aturan baru untuk membatalkan calon kepala daerah …