Kasus korupsi di tubuh partai politik tak lagi asing terdegar. Seperti kasus Suap PLTU Riau yang hasilnya diduga mengalir untuk pembiayaan Munaslub Partai Golkar, atau korupsi berjamaah Kader Partai Demokrat yang menyisakan monumen Wisma Atlet Hambalang yang mangkrak. Selain itu, korupsi Menteri KKP Edhy Prabowo (Gerindra) dan Mensos Juliari Batubara (PDIP) turut menambah panjang daftar kader partai politik yang melakukan …

Semua jenis pemilu secara serentak sudah hampir pasti akan digelar pada tahun yang sama yakni tahun 2024. Dilihat dari sisi undang-undang yang menjadi dasar penyelenggaraan pemilu dan pilkada sejauh ini belum ada perubahan. Masih tetap menggunakan UU 7/2017 tentang Pemilihan Umum dan UU 10/2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Tentu penyelenggara pemilu baik KPU, Bawaslu, dan DKKP sudah harus …

Pilkada Serentak Tahun 2020 telah usai, begitu pula Pemilu 2019. Meski telah usai, keduanya tetap menyisa soal bagaimana menguatkan demokrasi kita. Salah satunya, bagaimana negara melihat demokrasi desa sebagai satu episentrum, sumber penguatan kualitas pemilu juga pilkada pada masa akan datang. Sama seperti pemilu, pilkades juga mengandung beragam soal. Di dalamnya para pihak berkepentingan menyasar pilkades sebagai gelanggang politik yang …

Pasca-PSU, tercatat hingga akhir Juni 2021, Mahkamah telah memutus 9 Perkara perselisihan hasil pilkada (PHP). Mayoritas Mahkamah menolaknya. Terdapat dua perkara yang dikabulkan oleh Mahkamah, yakni Labuhan Batu dan Yalimo. Secara umum, pemohon mendalilkan pelanggaran yang tidak berbeda dari PHP Jilid I, seperti politik uang, pelanggaran teknis/administrasi pemilihan, hingga keberpihakan penyelenggara. Dalam PSU sebelumnya, Mahkamah kerap memerintahkan penggantian penyelenggara. Ini …

Peneliti Senior Litbang (Penelitian dan Pengembangan) Kompas Bambang Setiawan mengungkapkan hasil survei tahun 2020 kajian Litbang Kompas soal politik uang, mayoritas responden menjawab untuk tidak melaporkannya kepada pihak berwenang. “Mayoritas masyarakat tidak melaporkan praktik politik uang kepada pihak berwenang” ujar Bambang. Sementara mayoritas responden mengaku puas terhadap kinerja Bawaslu dalam mengawasi netralitas aparatur sipil negara (ASN). Hal itu berdasarkan tiga …

Tidak dapat dipungkiri, praktik politik uang menjadi masalah klasik pemilu Indonesia. Semakin suram manakala, patologi demokrasi ini terjadi secara dua arah. Politik uang terjadi bukan hanya berasal dari kandidat kepada pemilih, tetapi pemilih sudah menjajakan suaranya untuk dijual kepada kandidat. Modus politik uang makin beragam. Ada yang memberikan uang secara langsung. Ada yang dengan bakti sosial. Ada yang membiayai infrastruktur. …

Fenomena politik uang menyebar sangat cepat dan menggejala hampir di seluruh wiayah Indonesia. Menjelang pemilu, politik uang dapat dilihat pada berbagai level pemilihan, mulai dari Pilpres, Pileg DPR, DPD, DPRD Provinsi dan Kab/Kota, Pilkada, hingga Pemilihan Kepala Desa. Praktik politik uang sangat buruk lantaran berdampak negatif dengan menggeser adu gagasan menjadi adu finansial. Dengan memberikan uang atau barang kepada pemilih, …

92% peserta pilkada dibiayai oleh cukong, demikian statmen Menko Polhukam Mahfud MD di media yang terbit pertengahan bulan September 2020. Seorang tokoh publik yang memiliki disiplin keilmuan dan jabatan strategis tentu tak akan sembarangan melempar data ke tengah publik. Persentase sebanyak itu menandakan hampir seluruh peserta pilkada dibiayai oleh cukong politik dan hanya 8% dari peserta pilkada yang bersumber dari …

Ketika penulis dihubungi oleh Ketua Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (PERLUDEM) Titi Anggraini untuk menulis artikel mengenai politik uang (money politics) dalam rangka memperingati 50 tahun Prof. Topo Santoso, SH. MH., Ph.D (Guru Besar Fakultas Hukum UI) tanpa berpikir panjang, saya menyanggupinya. Ada 3 alasan yang ingin saya kemukakan, yakni: pertama, kendatipun penulis tidak pernah mengenyam pendidikan secara langsung dari …

International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA) dalam buku “Pendanaan Partai Politik dan Kampanye Pemilu” menyimpulkan, permasalahan berat dalam politik Indonesia adalah makin menguatnya kekuasaan politik dengan sektor bisnis. Keadaan politik Indonesia seperti yang terjadi di negara-negara Afrika, korupsi politik berkelindan dengan bisnis sumber daya alam seperti tambang. Kontestasi pemilu dikuasai segelintir orang yang memiliki/kuat terhubung oleh mega bisnis …