92% peserta pilkada dibiayai oleh cukong, demikian statmen Menko Polhukam Mahfud MD di media yang terbit pertengahan bulan September 2020. Seorang tokoh publik yang memiliki disiplin keilmuan dan jabatan strategis tentu tak akan sembarangan melempar data ke tengah publik. Persentase sebanyak itu menandakan hampir seluruh peserta pilkada dibiayai oleh cukong politik dan hanya 8% dari peserta pilkada yang bersumber dari …

Ketika penulis dihubungi oleh Ketua Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (PERLUDEM) Titi Anggraini untuk menulis artikel mengenai politik uang (money politics) dalam rangka memperingati 50 tahun Prof. Topo Santoso, SH. MH., Ph.D (Guru Besar Fakultas Hukum UI) tanpa berpikir panjang, saya menyanggupinya. Ada 3 alasan yang ingin saya kemukakan, yakni: pertama, kendatipun penulis tidak pernah mengenyam pendidikan secara langsung dari …

International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA) dalam buku “Pendanaan Partai Politik dan Kampanye Pemilu” menyimpulkan, permasalahan berat dalam politik Indonesia adalah makin menguatnya kekuasaan politik dengan sektor bisnis. Keadaan politik Indonesia seperti yang terjadi di negara-negara Afrika, korupsi politik berkelindan dengan bisnis sumber daya alam seperti tambang. Kontestasi pemilu dikuasai segelintir orang yang memiliki/kuat terhubung oleh mega bisnis …

JAKARTA, KOMPAS — Badan Pengawas Pemilu berkomitmen memperketat pengawasan politik uang menjelang penyelenggaraan pemilu serentak pada 17 April 2019. Patroli pengawasan politik uang pun akan digelar memasuki masa tenang sejak 14 April 2019 hingga pencoblosan berlangsung. Bawaslu mengajak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk terlibat dalam patroli pengawasan yang hendak diresmikan pada Jumat (12/4/2019) sehingga diharapkan penanganan politik uang itu lebih …

Peneliti Litbang Kompas, Yohan Wahyu menilai kelahiran politik uang tak lepas dari masalah struktur hukum dan masalah kultur. Secara struktur hukum, regulasi untuk mencegah dan mengadili praktik politik uang belum cukup, dan secara kultur, masyarakat Indonesia lekat dengan kebiasaan memberikan uang sebagai tanda terima kasih. “Secara kultural, masih melekat ucapan terima kasih dengan memberi imbalan. Orang Jawa misalnya, ngasih uang …

Pasal 523 Undang-Undang (UU) Pemilu membatasi objek hukum yang dapat dikenakan sanksi pidana politik uang. Tak seperti Pasal 515 yang dapat menjerat semua orang jika melakukan politik uang pada saat pemungutan suara, Pasal 523 hanya ditujukan kepada pelaksana, peserta, dan tim kampanye. Namun ternyata, Pasal 523dapat dioperasionalisasikan untuk menjerat orang di luar objek hukum yang disebutkan. Putusan Badan Pengawas Pemilihan …