Parliamentary threshold vs presidential threshold. Dua isu yang selalu ramai diperdebatkan setiap menjelang pembahasan RUU Pemilu. Bahkan dalam dua puluh tahun terakhir perdebatan itu selalu sampai di ruang sidang Mahkamah Konstitusi (MK). Banyak pihak yang tidak puas dengan kebijakan tersebut meminta keadilan ke hakim konstitusi. Saya tak hendak membahas substansi perdebatan, melainkan sekadar membincangkannya penggunaan kedua istilah tersebut yang tidak …

Demi kepastian hukum, putusan MK dinanti sebelum tahapan verifikasi partai peserta pemilu serta pencalonan presiden dimulai. Mahkamah Konstitusi (MK) kini tengah memproses setidaknya tiga belas gugatan uji materi Undang-undang Pemilu. MK memulai proses itu dengan meregistrasi perkara. Perkara pertama yang diregistrasi MK adalah perkara 44/PUU-XV/2017. Perkara yang dimohonkan oleh Habiburokhman itu diregistrasi pada 27 Juli 2017. Lima perkara menyusul diregistrasi …

Mahkamah Konstitusi (MK) dijadwalkan menggelar sidang perdana uji materi Undang-undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu pada hari ini (24/8). Sidang dengan nomor perkara 53/PUU-XV/2017 ini dimohonkan oleh Partai Idaman dengan pemohon Rhoma Irama selaku Ketua Umum dan Ramdansyah selaku sekretaris Jenderal yang memberi kuasa pada Mariyam Fatimah selaku advokat dan konsultan hukum pada kantor Mariyam Fatimah. “Pemohon menguji Pasal …

Ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold ) akan diberlakukan untuk pemilihan presiden yang berlangsung serentak dengan pemilihan anggota legislatif pada 2019 setelah DPR memutuskannya dalam sidang paripurna pada minggu lalu. Proses keputusan itu sendiri diwarnai aksi walk out (WO) empat partai, membuat keputusan tersebut secara politik tidak bulat.Pemberlakuan ini juga masih mungkin batal apabila langkah judicial review yang kemungkinan besar …

Undang-undang pemilu untuk penyelenggaraan Pemilu 2019 hasil Paripurna (21/7) tak lebih baik dibanding UU Pemilu yang digunakan dalam Pemilu 2014. UU Pemilu Baru yang akan digunakan dalam penyelengaraan pemilu serentak pertama Indonesia malah menghasilkan sejumlah ketentuan yang tak sesuai dengan tujuan pemilu serentak. Capaian berharga dari revisi dan penggabungan UU Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, UU Pemilu DPR, DPD, dan …

Presiden Joko Widodo berpotensi terjebak pada pilihannya sendiri soal syarat pencalonan presiden 20 persen kursi atau 25 persen suara sah nasional. Tidak ada yang bisa menjamin bahwa Presiden Jokowi akan dengan mudah mengumpulkan syarat dukungan pencalonan presiden senilai 20 persen kursi parlemen atau 25 persen suara sah pemilu nasional. “Kalau syarat 20 persen artinya presiden harus punya partai kuat untuk …

Pada hari Kamis, 8 Juni 2017, Pansus RUU Pemilu bersama dengan pemerintah melanjutkan pembahasan rancangan undang-undang penyelenggaraan pemilu. Salah satu agenda yang dibahas di dalam rapat tersebut adalah mengenai persyaratan sejumlah suara yang harus dipenuhi partai politik untuk dapat mengusulkan calon Presiden (presidential thrashold). Dinamika terakhir pembahasan presidential threshold, pihak pemerintah mengusulkan angka 20-25%. Terdapat beberapa fraksi di DPR yang …