August 8, 2024

Tag Archives: Putusan MK

Menakar Keabsahan Persyaratan Parpol tanpa Verifikasi Faktual

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 55/PUU-XVIII/2020 terkait verifikasi partai politik (parpol) untuk menjadi peserta pemilu memperlakukan berbeda parpol antara parpol DPR dengan parpol luar DPR. PDI Perjuangan, Golkar, Gerindra, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), NasDem, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Demokrat, Partai Amanat …

Read More »

DPR dan Pemerintah Harus Merevisi UU Pemilu Sebagai Respon Putusan MK

Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah telah resmi mencabut Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu dari daftar undang-undang prioritas 2021. Sikap para pembentuk undang-undang ini menjauh dari keharusan merespon Putusan MK mengenai tafsir pemilu serentak dan revisi UU Pemilu. “Ketentuan baru menghapus ketentuan …

Read More »

Imajinasi Hakim Konstitusi: Tafsir Pemilu Serentak

Buku “Imajinasi Hakim Konstitusi Tafsir Pemilu Serentak” karya Didik Supriyanto berisikan informasi dan edukasi dalam mendorong format pemilu yang ideal dan konstitusional. Diterbitkan oleh Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), buku ini juga memperhatikan proses pelaksanaan pemilu khususnya tahapan pengumutan …

Read More »

Putusan MK dan Tindak Lanjutnya

Koalisi masyarakat sipil yang terdiri dari JPPR, KIPP Indonesia, KoDe Inisiatif, PUSaKO Unand, CORRECT, Perludem mengadakan konferensi pers pernyataan sikap terkait kekuatan putusan MK soal verifikasi faktual. Adelline Syahda, peneliti KoDe Inisiatif menjelaskan tindak lanjut dari putusan MK.

Read More »

Jangan Pertaruhkan Legalitas, Legitimasi, dan Konstitusional Pemilu Indonesia

Koalisi masyarakat sipil yang terdiri dari JPPR, KIPP Indonesia, KoDe Inisiatif, PUSaKO Unand, CORRECT, Perludem mengadakan konferensi pers pernyataan sikap terkait kekuatan putusan MK soal verifikasi faktual. direkur PUSaKO Unand, Feri Amsari menjelaskan legalitas, legitimasi dan konstitusional pemilu indonesia

Read More »

Independensi KPU Menjalankan Putusan MK

Koalisi masyarakat sipil yang terdiri dari JPPR, KIPP Indonesia, KoDe Inisiatif, PUSaKO Unand, CORRECT, Perludem mengadakan konferensi pers pernyataan sikap terkait kekuatan putusan MK soal verifikasi faktual. Direktur Correct, Hadar Nafis Gumay menjelaskan kemandirian KPU menjalankan putusan MK.

Read More »

Perlunya DPR dan Pemerintah Menjaga Preseden Komitmen Demokrasi

Koalisi masyarakat sipil yang terdiri dari JPPR, KIPP Indonesia, KoDe Inisiatif, PUSaKO Unand, CORRECT, Perludem mengadakan konferensi pers pernyataan sikap terkait kekuatan putusan MK soal verifikasi faktual. Sekjen KIPP Indonesia, Kaka Suminta menyerukan peran aktor

Read More »

Putusan MK dan Tindak Lanjutnya

Koalisi masyarakat sipil yang terdiri dari JPPR, KIPP Indonesia, KoDe Inisiatif, PUSaKO Unand, CORRECT, Perludem mengadakan konferensi pers pernyataan sikap terkait kekuatan putusan MK soal verifikasi faktual. Adelline Syahda, peneliti KoDe Inisiatif menjelaskan tindak lanjut dari putusan MK.

Read More »