Tag Archives: RUU Pemilu

Afirmasi perempuan dalam Rancangan Undang-undang (RUU) Penyelenggaraan Pemilu mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Padahal, putusan MK  menyiratkan afirmasi keterwakilan perempuan dalam pemilu legislatif. “Penjelasan Pasal 56 ayat (2) di UU. No.8 Tahun 2012 telah dibatalkan oleh MK (Mahkamah Konstitusi). Jadi, …

Empat pasal dalam Rancangan Undang-undang (RUU) Penyelenggaraan Pemilu terkait teknis pemilihan pada pemilu legislatif dinilai berpotensi besar menghilangkan hak suara pemilih. Empat pasal tersebut yakni Pasal 318 ayat (2), Pasal 329 ayat (1) huruf (b), Pasal 362 ayat (2), dan …

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan Konstitusi dan Demokrasi (Kode) Inisiatif, terdapat tiga pasal inkonstitusional dalam Rancangan Undang-undang (RUU) Penyelenggaraan Pemilu terkait isu penyelenggara pemilu. Ketiga pasal tersebut berpotensi untuk di-judicial review (JR) ke Mahkamah Konstitusi (MK) apabila disahkan. Pertama, Pasal …

Panitia khusus (Pansus) Rancangan Undang-undang (RUU) Penyelenggaraan Pemilu diharapkan melakukan koreksi terhadap RUU yang diserahkan Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada 21 Oktober 2016 lalu. Terdapat 22 pasal yang bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945 dan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai …

Hari ini, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengumumkan tiga puluh anggota panitia khusus (pansus) yang akan membahas Rancangan Undang Undang (RUU) Penyelenggaraan Pemilu. 30 orang anggota pansus tersebut adalah sebagai berikut. Enam anggota berasal dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yaitu …

Dalam Rancangan Undang-undang (RUU) Penyelenggaraan Pemilu yang diberikan Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), syarat jumlah dukungan bagi calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) tidak berubah dari UU sebelumnya. Hal ini dinilai memberatkan calon anggota DPD, sebab peserta pemilihan anggota …

Dalam Rancangan Undang-undang (RUU) Penyelenggaraan Pemilu, regulasi mengenai syarat pengajuan calon presiden tidak ramah terhadap partai baru yang menjadi peserta pemilu. Pasalnya, partai yang bisa mengajukan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) hanyalah partai parlemen. “Regulasi pengajuan paket …

Dalam Rancangan Undang Undang (RUU) Penyelenggaraan Pemilu yang telah diajukan oleh Pemerintah pada awal Oktober, dinyatakan bahwa sistem pemilu yang digunakan untuk pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan DPR Daerah (DPRD) adalah sistem proporsional terbuka terbatas. Akan tetapi, penjabaran …

Konversi suara menjadi kursi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menjadi diskursus dari pemilu ke pemilu. Para pegiat pemilu melobi agar Pemerintah menerapkan sistem konversi dengan tingkat disproporsionalitas paling rendah demi menjunjung tinggi prinsip keadilan. Adapun cara untuk mengukur keadilan …

Regulasi alokasi kursi di Rancangan Undang Undang (RUU) Penyelenggara Pemilu yang diajukan Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dinilai tidak lebih adil dari regulasi alokasi kursi dalam UU sebelumnya. Pasalnya, metode penghitungan perolehan kursi dengan Sainte Lague Modifikasi yang terdapat …