Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta telah pembatalan Keputusan Presiden berdasar Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mengenai pemberhentian tidak hormat anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU), Evi Novida Ginting Manik. Putusan PTUN Jakarta ini baik jadi evaluasi tiga lembaga penyelenggara pemilu serta perbaikan pengadilan dan kelembagaan pemilu yang direkomendasikan dalam revisi undang-undang pemilu. “Ini merupakan permasalahan sengketa tata usaha …

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman, Senin (26/11/2018). FOTO: SEKAR GANDHAWANGI UNTUK KOMPAS JAKARTA, KOMPAS – Komisi Pemilihan Umum memfinalisasi draf surat keputusan untuk menindaklanjuti putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memerintahkan KPU memasukkan nama Oesman Sapta Odang dalam daftar calon tetap Dewan Perwakilan Daerah. Dari beberapa opsi, pilihan KPU cenderung mengerucut pada opsi ”moderat” yang dianggap bisa mengakomodasi …

Munculnya putusan Mahkamah Agung (MA) dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta yang memenangkan permohonan dan gugatan Oesman Sapta Odang (OSO), tidak bisa dipandang sebagai sebuah sengketa hukum pemilu saja. Putusan MA dan PTUN yang memberikan jalan kepada OSO untuk tetap bisa menjadi calon anggota DPD meski belum mundur dari pengurus partai politik, adalah bentuk jalan terjal memurnikan lagi …

Lex rubrica UU Pemilu tertuang nomenklatur sengketa proses pemilu. Jika yang dimaksud adalah sengketa proses pemilu, mengapa kemudian PTUN dapat mengadili sengketa semacam itu? Bukankah PTUN hanya dapat mengadili sengketa administrasi atau sengketa tata usaha negara? Yaitu  suatu sengketa yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan oleh pejabat tata usaha negara. Konstruksi UU Pemilu memberi jawaban, bahwa tidak semua sengketa proses pemilu …