Pada Pilkada serentak tahun 2017, terdapat 53 Permohonan yang diajukan ke Mahakamah Konstitusi. Laporan ini hadir sebagai catatan terhadap penanganan perselisihan hasil Pilkada di Mahakamah Konstitusi dalam rangka mewujudkan keadilan substansial pada Pemilu lokal. Sehingga diharapkan hadirnya sebuah refleksi dan catatan terhadap penyelesaian perselisihan hasil Pilkada dan beberapa Rekomendasi untuk gelaran Pilkada serentak jilid III pada 2018 mendatang serta sebelum …

Permohonan sengketa hasil Pilkada yang dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap tidak berarti mengubah kemenangan pasangan calon (paslon). Keputusan MKmerujuk pada hasil penghitungan suara ulang atau pemungutan suara ulang. “Tidak semua putusan yang dimenangkan akan mengubah kemenangan calon. Kalau MK menilai ada kesalahan hitung, maka MK akan meminta penghitungan suara ulang. Kalau dirasa ada kecurangan, maka MK meminta dilakukannya pemungutan …

Banyak pemohon sengketa di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang tidak benar-benar memahami ketentuan pengajuan sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK). Akibatnya,  MK sulit menangani kasus. Pada Pilkada Serentak tahap kedua yang akan dilangsungkan pada 2017, MK berharap masyarakat memahami ketentuan pengajuan dan menyertai kelengkapan bukti yang dicantumkan dalam laporan yang dikirimkan. “MK ini seperti bukan mahkamah konstitusi, tapi mahkamah keranjang, karena sengketa …

Mahkamah Konstitusi membatalkan semua permohonan perselisihan hasil Pilkada 2015 yang melewati tenggat waktu pendaftaran 3 x 24 jam. Ada 41 permohonan yang ditolak, sebagian besar karena tak tepat waktu. Seperti apa penjelasan terhadap keadaan ini? Apakah ada harapan terobosan penegakan keadilan di MK? Berikut wawancara rumahpemilu.org dengan direktur eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini di Kantor Perludem, …

Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mengingatkan Mahkamah Konstitusi (MK) jangan membatasi hak pasangan calon di pilkada mencari keadilan hasil pilkada. Ada kecenderungan MK menjadikan syarat selisih suara maksimal 2 persen yang bergantung dengan jumlah penduduk daerah berpilkada sebagai dasar menerima proses gugatan. Syarat itu hendaknya dijadikan dasar MK untuk mengeluarkan putusan, bukan membatasi penerimaan permohonan. Berikut wawancara rumahpemilu.org dengan …

Tertangkapnya ketua Mahkamah Konstitusi, Akil Mochtar di kasus penyuapan penyelesaian sengketa Pilkada Kabupaten Lebak semakin memperjelas ada perbedaan pandangan menyertai pihak dalam hal penegakan hukum pemilu. Pihak pertama ingin penyelesaian sengketa pilkada berada pada MK. Sedangkan pihak kedua ingin sengketa pemilihan kepala daerah itu di selesaikan ke Mahkamah Agung yang sebelumnya melalui Pengadilan Tinggi Usaha Negara di daerah. Untuk mendapat …