Pada konferensi pers yang digelar oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI pada Senin (22/4), Ketua KPU RI, Arief Budiman menyampaikan bahwa per pukul 14.00 22 April, pemungutan suara ulang (PSU), pemungutan suara susulan (PSS), dan pemungutan suara lanjutan (PSL) terjadi di 2.767 Tempat Pemunguta Suara(TPS). Dari jumlah tersebut, PSU, PSS, dan PSL telah dilakukan di 1.511 TPS. “Dari 2.767, yang …
PKPU No.3/2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara: https://drive.google.com/file/d/1L6xTNw9JiOi5p9YRcylQ5_OQLT8gZhUY/view?usp=sharing PKPU No.9/2019 tentang Perubahan PKPU No.3/2019: https://drive.google.com/file/d/1O8NguFwSOWPLFOPHZruWoVihjvwpiOrg/view?usp=sharing
Pasal 383 ayat (2) yang berisi norma bahwa ketentuan penghitungan surat suara harus selesai pada hari yang sama dengan pemungutan suara dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Norma tersebut dinilai dapat membuat hasil pemilu rentan dipersoalkan, karena penghitungan lima jenis surat suara berpotensi melewati batas waktu pukul 24.00 hari pemungutan suara. MK memandang, meskipun Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mengurangi …
Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI, Abhan, menyampaikan bahwa per Senin (18/3), Bawaslu RI masih kekurangan 55.410 pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS). Padahal, Bawalsu telah melakukan rekrutmen Pengawas TPS sejak 7 Februari 2019. Sulitnya mencari pengawas TPS disebabkan oleh syarat minimal usia dan pendidikan yang sulit dipenuhi oleh sumber daya manusia yang tersedia di beberapa daerah. Pengawast TPS disyaratkan …
Selasa (12/3), Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengadakan simulasi pungut-hitung di kantor KPU RI, Menteng, Jakarta Pusat. Penyelenggara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan pemilih merupakan anggota dan staf KPU RI. Simulasi hari pemungutan suara bukan yang pertama kali dilakukan. KPU pernah menggelar simulasi di Tangerang dan Yogyakarta dengan peserta warga sekitar. “Harapannya, mereka merasakan betul suasana, tata cara, dan …
Sri Lanka menyelenggarakan Pemilu Presiden yang tahapan pungut hitungnya pada 8 Januari 2015. Sesungguhnya negara republik demokratik ini akan menyelenggarakan Pemilu dua tahun ke depan. Namun, incumbent Presiden Rajapaksa mempercepat penyelenggaraannya tepat setelah empat tahun dirinya berkuasa pada termin ke-dua. Padahal, periodisasi kepemimpinan presiden di Negeri Permata ini berlangsung setidaknya enam tahun sekali. Memang, UUD Sri Lanka membolehkan presiden mengumumkan …
