Rumah Pemilu Indonesia Election Portal
Tim Badan Pemenangan Nasional (BPN) pasangan calon (paslon) nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, telah menyerahkan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK). Sebagaimana disampaikan oleh Bendahara BPN, Thomas ‘Jordi’ Djiwandono, total penerimaan kampanye paslon yakni 213,2 miliar rupiah, dan total pengeluaran 211,5 miliar rupiah. Masih ada sisa dana kampanye sebesar 1,7 miliar rupiah, yang akan digunakan untuk keperluan Pemilu 2019.
“Masih ada sisa. Kita tetap ada beberapa kegiatan. BPN kan masih berjalan ya. Yang operasional masih berjalan sampai 22 Mei nanti,”tukas Thomas di Hotel Borobudur, Gambir, Jakarta Pusat (2/5).
Penerimaan terbesar berasal dari sumbangan paslon. Paslon mengeluarkan uang senilai 192,5 miliar rupiah. BPN juga menerima sumbangan dari perorangan masyarakat sebesar 9,3 miliar rupiah, kelompok 1,1 miliar rupiah, dan partai politik 4,8 miliar rupiah. Kemungkinan, BPN juga menerima sumbangan dari perusahaan.
“Pak Sandi memberikan uang 60 persenlah dari total sumbangan paslon. Kalau sumbangan dari perusahaan, tidak ada. Mungkin ada, tapi gak berarti. Ada pengusaha-pengusaha yang mendukung, tapi di dalam sini masuk ke perorangan,” terang Thomas.
Dari catatan pengeluaran, dana kampanye paslon 02 paling banyak habis untuk bahan kampanye, yakni 60,8 miliar rupiah. Dana kampanye juga digunakan untuk pertemuan tatap muka 21 miliar rupiah, pembuatan desain alat peraga kampanye 8,8 miliar rupiah, dan rapat umum 33,7 miliar rupiah.
Usai menyerahkan LPPDK, calon wakil presiden (cawapres) 02, Sandiaga Uno menyampaikan kekecewaannya terhadap Sistem Aplikasi Dana Kampanye (Sidakam) KPU. Ia mengatakan, meski Sidakam telah diperbarui sebanyak tujuh kali, namun hingga akhir masa konsolidasi laporan dana kampanye dari seluruh provinsi dan kabupaten/kota, sistem masih tak dapatd berfungi dengan baik.
“Akhirnya kita kirimkan laporan keuangan ini untuk melakukan konsolidasi detil laporan secara manual karena sistemnya tidak berjalan, yang sudah diupgrade sebanyak tujuh kali. Jadi, tiga hari terakhir, kami menyusun laporan dengan manual, dengan sistem spread sheet Excel, seperti waktu saya lakukan 25 tahun lalu, waktu saya kuliah. Ini kita zaman now, tapi sistem ini kita tidak bisa menyelesaikan laporan dana kampanye,” tandas Sandi.
Sandi berharap, dengan anggaran Pemilu 2019 yang besar, KPU dapat memperbaiki sistem informasinya dengan baik. Sistem informasi teknologi kepemiluan merupakan investasi untuk pemilu yang jujur, adil, bermartabat, dan sehat.
“Ini investasi kita untuk pemilu yang jujur, adil, bermartabat, dan sehat. Dan kita mengalami kendala yang sangat fundamental di sistem Sidakam. Kita ingin pemilu ini transparan, dan itu komitmen saya berkontestasi di sini,” tutup Sandi.
