Rumah Pemilu Indonesia Election Portal
Peningkatan besaran subsidi dana partai oleh negara dinilai dapat digunakan sebagai alat untuk memaksa partai memperbaiki sikap dan kebijakan terhadap partisipasi perempuan. Pemerintah dapat memainkan regulasi untuk mengurangi ketimpangan gender di pemerintahan.
Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini, mengatakan bahwa Pemerintah dapat meniru Perancis yang menerapkan kebijakan disinsentif untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di pemerintahan. Di Perancis, Pemerintah mengurangi jumlah dana subsidi kepada partai yang tidak memenuhi persyaratan kesetaraan gender. Regulasi tersebut terbukti efektif dengan meningkatnya jumlah anggota parlemen perempuan hingga dua kali lipat sejak diterapkan pada tahun 2000.
“Regulasi di Perancis itu sudah diadopsi oleh Portugal, Albania, dan Irlandia, “ kata Titi pada diskusi “Perempuan di Pilkada 2017 dan Politik Afirmasi UU Pemilu” di Gandaria, Jakarta Selatan (28/11).
Selain Perancis, Indonesia juga dapat meniru Georgia. Pemerintah Georgia menempatkan subsidi dana partai sebagai insentif. Partai yang mengusung 20 persen calon perempuan akan mendapatkan subsidi sebesar 10 persen.
“Regulasi di Georgia ternyata efektif juga, bahkan mendorong partai kecil dan oposisi untuk mengusung banyak calon perempuan. Pemerintah Indonesia coba formulasikan pengaturan seperti itu,” tutup Titi.
